Kementerian PUPR Rilis Data Program PKT Permukiman, Sudah Serap 119.018 Tenaga Kerja
"Tercatat hingga 7 Juni 2021 penyerapan tenaga kerja Pamsimas sudah sebanyak 17.438 orang," beber Diana.
Sedangkan untuk program Sanimas dialokasikan anggaran Rp 713 miliar untuk 23.100 tenaga kerja.
Diana melanjutkan kegiatan PKT ini diantaranya dilaksanakan dengan pembangunan prasarana mandi cuci kakus (MCK), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kombinasi dengan MCK dan Sambungan Rumah (SR).
"Hingga saat ini progres penyerapan tenaga kerja PKT Sanimas sudah sebanyak 10.639 orang," katanya.
Pada TA 2021 ini, Diana juga mengatakan Ditjen Cipta Karya juga melaksanakan kegiatan pembangunan 6.000 unit bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) di Pondok Pesantren/LPK yang tersebar di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun dengan target menyerap 36 ribu tenaga kerja.
Dia menerangkan program ini meliputi pembangunan bangunan MCK yang terdiri dari bilik mandi dan kakus/toilet, tempat wudu, tempat cuci tangan dan tempat cuci pakaian serta instalasi pengolahan air limbah domestik, dengan progres saat ini sudah terlaksana di 211 lokasi dengan serapan 2.377 tenaga kerja.
Kegiatan PKT bidang permukiman selanjutnya ialah Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).
Menurut Diana, pada tahun ini akan menjangkau 1.500 lokasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 900 miliar untuk 38.012 tenaga kerja.
Kementerian PUPR melanjutkan program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan melalui skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) dengan alokasi anggaran Rp 23,24 triliun.
- Gelar Seminar Internasional, SIL UI Membahas Strategi Inklusif untuk Pembangunan Berkelanjutan
- Ahmad Luthfi Tegaskan Komitmen Lindungi Hak Pekerja di Jawa Tengah
- Mentorbox.id: Solusi Pelatihan Kompetensi untuk Tenaga Kerja dan Wirausaha
- Dorong Laju Investasi di Ngawi, Bea Cukai Menerbitkan Izin Fasilitas Kawasan Berikat
- Kelapa Sawit untuk Pembangunan Berkelanjutan
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah