Kementerian PUPR Ungkap Peluang Besar Investasi Perumahan dan Properti di IKN

Hal itu disampaikan Fitrah Nur dalam Seminar Nasional Business Forum Property & Bank bertemakan 'Menggali Peluang Bisnis Sub Sektor Properti Di Ibu Kota Nusantara (IKN)'.

Lebih lanjut dia menyampaikan guna meningkatkan investasi di sektor properti di IKN, pemerintah juga terus menggandeng berbagai mitra kerja, baik asosiasi pengembang dan perbankan dengan berbagai kebijakan yang dapat memperkuat pertumbuhan perumahan dan properti di Indonesia.

Sebagai informasi, dalam RPJMN tahun 2020-2024 pemerintah menargetkan pada tahun 2024 mendatang sebanyak 70 persen rumah tangga menempati hunian layak baik dengan intervensi langsung maupun tidak langsung dari pemerintah.

Hal tersebut diperlukan guna menjawab tantangan penyelenggaraan perumahan mengingat angka backlog kepemilikan rumah berdasarkan data Susenas 2021 yang mencapai 12,71 juta unit serta adanya pertumbuhan Kepala Keluarga baru mencapai 700 ribu-800 ribu per tahun.

Adapun fokus program pembangunan perumahan nasional adalah dengan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, salah satunya melalui kegiatan penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau.

Fitrah Nur menyampaikan Kementerian PUPR saat ini terlibat dalam rencana pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara melalui penyiapan sejumlah infrastruktur dasar.

Pada sektor perumahan, Kementerian PUPR telah membangun Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) sebagai sarana hunian sementara yang dapat menampung hingga 16 ribu pekerja konstruksi di IKN.

Selain itu, Kementerian PUPR juga tengah membangun 36 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) dan segera memulai pembangunan rumah susun bagi ASN, TNI dan Polri di zona KIPP IKN.