Kementrian PU Beber Data Anggaran ke Publik
Senin, 07 Februari 2011 – 16:16 WIB
JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), Djoko Murdjanto, mengatakan bahwa penggunaan anggaran dan realisasi kerja di Kementerian PU sudah dapat diakses dan dimonitor langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk di dalamnya adalah realisasi anggaran dan proyek-proyek yang berada di Ditjen Bina Marga. Kerjasama Kementrian PU dengan KPK itu dimaksudkan sebagai mekanisme utama pemantauan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang bisa diakses melalui situs KPK. "Dengan sistem ini, maka masyarakat bisa memberikan masukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum mengenai kondisi jalan dan penanganannya. Termasuk penggunaan anggarannya," jelas Djoko.
"Realisasi anggaran dan program kerja di seluruh sektor Kementerian PU sudah bisa diakses oleh KPK dan masyarakat," kata Djoko Murdjanto saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, di gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta Senin (7/2). Menurutnya, langkah itu merupakan tindak lanjut kerjasama bertajuk 'Indonesia Memantau'antara Kementrian PU dengan KPK bertajuk.
Data anggaran dan jenis proyek yang bisa diakses oleh KPK dan masyarakat, lanjut Djoko Murdjanto, tidak hanya menyangkut data dan proyek tahun lalu. Berbagai data dan proyek ke depan juga disajikan secara utuh. "Data itu semuanya disajikan dan dilaksanakan secara terbuka, transparan dan dapat langsung dipantau oleh masyarakat," imbuh Djoko.
Baca Juga:
JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), Djoko Murdjanto, mengatakan bahwa penggunaan anggaran dan
BERITA TERKAIT
- Additiv dan Syailendra Capital Ubah Lanskap Investasi Digital Indonesia
- Bank Mandiri Dorong Tenun Tradisional Bali, Lombok, dan Kupang Menembus Pasar Global
- BRI Insurance Perluas Literasi Asuransi Syariah ke Pesantren
- TUI Blue Berawa Hotel dan Vila Kini Hadir di Bali, Usung Konsep Persawahan
- KAI Logistik Beri Diskon Spesial Pengiriman Paket & Sepeda Motor
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia