Kemhut Tekankan Program Pro-Rakyat

Sejauh ini, menurut Menhut, dari 480.000 hektar areal yang diperuntukkan bagi HTR, HD dan HK, baru terealisasi sekitar 60 ribu hektar. Hal ini terjadi karena memang tidak gampang menjalankannya. Oleh karena itu, pihaknya lagi-lagi meminta kepada gubenur dan bupati/walikota di daerah sebagai perwakilan rakyat, untuk bisa mempercepat prosesnya.

Terkait dengan Rapat Kerja Kemhut sendiri, Zulkifli menyampaikan bahwa rapat tersebut pada intinya digelar untuk menyamakan visi, misi dan persepsi. Yakni bahwa dunia sudah berubah, di mana keadaan dan situasi juga berubah. "Nah, tentunya (lantaran itu) Kementerian Kehutanan juga harus bekerjasama erat dengan kabupaten dan provinsi, serta instansi-instansi terkait lainnya. Karena memang tidak mudah untuk mengatasi, merehabilitasi, kemudian merestorasi keadaan hutan kita yang sudah kritis," paparnya.

Ditegaskan Zulkifli juga, yang tak kalah pentingnya dalam hal ini adalah penegakan hukum, di mana juga diperlukan kerjasama erat dengan kepolisian, kejaksaan, hingga Satgas Mafia Hukum, KPK dan juga Mahkamah Agung. "Karena (di) beberapa kasus, Kementerian Kehutanan kok kalah terus. Saya ambil contoh saat saya berkunjung ke Bangka-Belitung kemarin. PT Kobatin itu terang-terangan menggarap lahan hutan lindung. Masih ada alat beratnya itu di sana, masih ada kapal alat sedotnya, masih ada bukti kerusakannya di sana. Lha, kok bebas dan tidak bersalah?" tegasnya. (ans/jpnn)