Kemiskinan dan Pengangguran Jadi Penentu Penyusunan APBN

jpnn.com - JAKARTA - DPR dan pemerintah terus mematangkan proses revisi APBN-Perubahan 2015. Kedua pihak pun sudah menyepakati asumsi makro yang akan digunakan dalam pembahasan RAPBN-P 2015.

Menurut Ketua Komisi XI Fadel Muhammad, sejumlah asumsi makro disepakati dalam forum lobi rapat kerja (raker) yang digelar Senin (26/1) malam. Raker yang berakhir hingga jelang tengah malam itu dihadiri Menteri Keuangan Bambang P Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo.

Fadel menjelaskan, kesepakatan tentang asumsi makro antara lain pertumbuhan ekonomi yang dipatok di angka 5,7 persen, atau lebih rendah dari usulan pemerintah yang menyodorkan angka 5.8 persen. Sedangkan kurs dolar Amerika Serikat (USD) disepakati pada angka Rp 12.500, atau lebih tinggi dari usulan pemerintah yang mematok USD setara Rp 12.200.

Sedangkan asumsi inflasi disepakati di angka 5 persen. Sementara suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan disepakati di angkat 6,2 persen.

Menurut Fadel, asumsi-asumsi itulah yang nantinya akan digunakan dalam pembahasan RAPBN di Badan Anggaran. ”Kesepakatan ini akan diusulkan dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR," katanya di Jakarta, Selasa (27/1).

Namun, ada hal baru yang menarik dalam asumsi itu. Sebab, DPR dan pemerintah sepakat untuk memasang target pembangunan nasional, serta memasukkan tingkat pengangguran dan kemiskinan, gini rasio atau tingkat perbedaan pendapatan penduduk, plus penghitungan baru indeks pembangunan manusia (IPM) dalam asumsi makro APBN.

Untuk tingkat kemiskinan, asumsi yang disepakati adalah 10,3 persen, sedangkang untuk tingkat pengangguran dipatok di angka 5,6 persen. Sementara gini rasio diasumsikan 0,40, dengan IPM dipatok di angka 69,4.

Menurut anggota Komisi XI DPR, Muhammad Misbakhun, kesepakatan itu menjadi merupakan catatan bersejarah bagi pemerintahan baru di bawah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebab, untuk kali pertama pemerintah dan DPR memuat target pembangunan dengan mencantumkan sejumlah persoalan yang terkait langsung masyarakat.