Kemkominfo Serahkan Kasus IM2 ke Kejagung
Senin, 23 Januari 2012 – 19:09 WIB

Kemkominfo Serahkan Kasus IM2 ke Kejagung
JAKARTA--Kementerian Komunikasi dan Informatika menyerahkan persoalan hukum penggunaan frekuensi 3G milik PT Indosat Tbk ke anak perusahaannya, PT Indosat Mega Media (IM2,) ke Kejaksaan. Kominfo berharap agar masalah hukum ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang ada. Menurutnya, Kementerian Kominfo dan BRTI selama ini sudah melakukan kewenangannya untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh penyelenggara telekomunikasi, sesuai dasar hukum pada sejumlah peraturan yang ada, seperti pelaksanaan interkoneksi, kualitas layanan, sewa jaringan, kemungkinan ada tidaknya interferensi, TKDN, penggelaran jaringan dan lain sebagainya.
"Artinya, jika memang ada bukti pelanggaran hukum, maka kepada pihak aparat penegak hukum diharapkan tetap memproses penyidikannya," kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S Dewa Broto dalam keterangan persnya yang diterima JPNN, Senin (22/1).
Baca Juga:
Tetapi, jika tidak ada bukti pelanggaran, aparat penegak hukum diharapkan segera menyampaikan klarifikasi secepatnya agar tidak menimbulkan uncertainty (ketidakpastian) bagi industri telekomunikasi.
Baca Juga:
JAKARTA--Kementerian Komunikasi dan Informatika menyerahkan persoalan hukum penggunaan frekuensi 3G milik PT Indosat Tbk ke anak perusahaannya, PT
BERITA TERKAIT
- Temui LPDP Kemenkeu, Mentrans Iftitah Sulaiman Bahas Beasiswa Transmigrasi Patriot
- Waka MPR Dorong Pelestarian Bahasa Daerah Demi Mempertahankan Identitas Bangsa
- Berkunjung ke Pabrik Ajinomoto, BPJPH Mendorong Pengembangan Ekosistem Halal Nasional
- DGB UI Minta Disertasi Bahlil Dibatalkan, Idrus Golkar Curiga Ada Pengaruh Politik
- Bea Cukai dan TNI Bersinergi Melancarkan Penindakan Rokok Ilegal, Hasilnya Mencengangkan!
- Demi Akselerasi Program, Ahmad Luthfi Mengajak OPD dan BUMD Belanja Masalah