Kemnaker Pastikan Pekerja yang Di-PHK Bisa Klaim JKP, Simak Persyaratannya
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memenuhi persyaratan bisa mengeklaim manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) per 11 Februari 2022.
Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap menyatakan, program JKP diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan manfaat berupa uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
"Berdasarkan perhitungan aktuaris, pada 2022, ada sekitar 629 ribu penerima manfaat JKP," kata Chairul melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (22/2).
Dia menjelaskan, meskipun belum diluncurkan secara resmi, program JKP berlaku dan manfaatnya dirasakan masyarakat sejak 11 Februari 2022.
"Sebenarnya, JKP diresmikan hari ini. Namun, karena ada pertimbangan teknis, acara peresmian akan dijadwalkan ulang. Meski begitu, program JKP sudah berjalan dan dapat diklaim per 11 Februari,'' ujar Chairul.
Menurut dia, BPJS Ketenagakerjaan mulai membayarkan manfaat uang tunai kepada sejumlah peserta yang telah melakukan klaim JKP.
"Hingga 18 Februari, ada sekitar 48 orang yang mengeklaim manfaat JKP ini," ujarnya.
Program JKP adalah bantalan sosial yang diberikan bagi pekerja atau buruh yang di-PHK. Pekerja yang berkeinginan untuk bekerja kembali dan yang memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan serta membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.
Kemnaker memastikan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memenuhi persyaratan bisa mengeklaim program JKP per 11 Februari 2022
- Wamenaker Immanuel Ebenezer Ingin Negara Selalu Hadir Memajukan Industri Musik
- Ahmad Luthfi Tegaskan Komitmen Lindungi Hak Pekerja di Jawa Tengah
- BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan ke Ahli Waris Kru tvOne yang Meninggal Kecelakaan di Tol Pemalang
- Waspada Efek Luar Biasa dari Kenaikan PPN 12 Persen
- BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Integritas untuk Hadapi Kecurangan & Penyimpangan
- BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Integritas dan Pengelolaan Risiko Demi Cegah Kecurangan