Kemnaker : Pemangku Kepentingan Terus Perkuat Vokasi

 Dirjen Bambang juga menjelaskan,grand design pelatihan vokasi nasional sudah ada sejak tahun lalu, dan sudah 90 persen, serta akan menjadi dasar pelatihan vokasi di Indonesia. “Dalam waktu dekat akan segera diinformasikan kepada semua pihak bahwa Kementerian Ketenagakerjaan akan menjadi koordinator pelatihan vokasi nasional,” ungkapnya.

Dalam kesempatan sama,Ketua KPVN Anton J. Supit mengatakan, kompetensi dan produktivitas angkatan kerja merupakan kunci kesuksesan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena itu, dia menambahkan pembangunan sistem vokasi yang fokus pada 70 persen praktek kerja lapangan dan 30 persen teori sesuai kebutuhan pasar kerja.

“Pasar kerja semakin dinamis dalam era Revolusi Industri 4.0 saat ini. Kolaborasi menjadi kunci dalam menyiapkan sistem vokasi yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pasar kerja,” ujar Anton, yang juga yang juga Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial.

Pembicara lain dalam FGD tersebut, yakni Dr. Kun Wardana Abyoto, Direktur UNI Global Union Asia Pasifik menuturkan,Serikat Pekerja (SP) perlu berperan aktif dalam Komite Pelatihan Vokasi Daerah (KPVD) agar dapat terlibat langsung dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur dan ekosistem pelatihan vokasi di setiap daerah.

Pada perusahaan, lanjutnya, perlu pembentukan Company Training Committee yang beranggotakan manajemen perusahaan dan SP. Komite ini bertujuan membahas mengenai perencanaan SDM di tingkat perusahaan, membahas Road Map transformasi perusahaan dan monitor, serta evaluasi hasil implementasi pelatihan vokasi di tingkat perusahaan.

Dalam kesempatan yang sama ekonom senior Raden Pardede menyebutkan bahwa kesempatan Indonesia hanya 15 tahun untuk menikmati bonus demografi. “Waktu kita menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk menjadi tenaga kerja berkualitas tinggi atau premium tinggal sedikit. Jika tidak segera melakukannya dari sekarang, kita akan sulit keluar dari middle income trapdan Indonesia nantinya akan jadi negara yang tua dan miskin,” jelasnya.

Sementara itu, Prof. Tadjuddin Nur Effendi, Pengamat Sosial dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menyatakan, perubahan tenagas kerja dan pekerjaan masa depan di Indonesia perlu menelaah 3 sektor usaha, yakni pekerjaan di bidang teknologi informasi, manufakturing, dan usaha penjualan dan perdagangan.

Dia mengatakan, kuncinya adalah pembangunan tenaga kerja di Indonesia dan pemerintah sudah melakukan kebijakan-kebijakan yang melibatkan dunia industri agar program-program yang ada sesuai dengan kebutuhan. “Hal ini sudah dilakukan sejak 10 tahun lalu dan buktinya penyerapan lulusan BLK meningkat.Selain itu, pemerintah juga sudah melakukan peningkatan kualitas instruktur dan sarana pelatihan,” paparnya.