Kemunculan Ormas Preman Selalu Warnai Dunia Politik Indonesia

"Perwira TNI saat itu, mereka merangkul berbagai elemen masyarakat untuk menjadi pasukan untuk menghalangi gerakan mahasiswa, gerakan reformasi, dan bisa disebut gerakan yang mau perubahan secara struktural terhadap sistem kekuasaan di Indonesia. FPI muncul dalam konteks itu," jelas akademisi yang meneliti dari periode 2004-2014 untuk "Politik Jatah Preman" itu.

Ketika Orde Baru tumbang, ormas-ormas tersebut merasa kehilangan kontrol sehingga harus mencari relasi-relasi baru. FPI menggunakan identitas Islam untuk melawan sekularisme yang mereka anggap sebagai ekses dari demokrasi.

Sementara Ormas seperti FBR, yang kemudian muncul di tahun 2001 menggunakan identitas budaya untuk mewakili komunitas Betawi.

"Jadi hubungan antara elit dengan ormas seperti FPI, FBR ada tetapi ini sudah zaman demokrasi dan kontrol aparat kenegaraan atau figur elit politik tidak seperti sebelumnya," ujar Wilson dalam bahasa Indonesia yang fasih kepada ABC.

Ia memaparkan, ormas-ormas bercorak kekerasan bisa menjalin hubungan untuk proyek politik tertentu, tapi mereka tak lagi dikontrol oleh siapapun.

"Mereka saya kira preman yang sudah bisa freelance, orang merdeka. Mereka freelancer dalam arti mereka bisa kerja untuk siapa saja asal sesuai dengan kepentingan mereka."

Di sisi lain, ada kontradiksi yang muncul. Meski mereka mempraktekkan relasi yang lama sebagai kekuatan jalanan yang bisa dibayar atau disewa, mereka juga dinilai bisa memberi jaminan terhadap kebutuhan anggota.

"Ormas sering main di daerah seperti Bekasi untuk berhadapan dengan serikat buruh, dan mereka dibayar untuk hal itu. Tapi pada saat yang sama mereka bisa menjadi wadah untuk perwakilan masyarakat menengah ke bawah, masyarakat miskin," sebut Wilson.