Kena PHK, Tak Punya Uang, Warga Solo Mudik Jalan Kaki dari Jakarta

jpnn.com, SOLO - Maulana Arif Budi Satrio, warga Solo yang terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) dampak pandemi COVID-19, mudik dengan berjalan kaki dari Jakarta.
Pasalnya, dia tidak punya uang untuk membeli tiket bus umum yang harganya dinilai terlalu tinggi.
"Jadi tanggal 8 Mei 2020 sudah diumumkan kalau semua pekerja di tempat saya bekerja di-PHK. Itu yang saya pikirkan, kalau tidak ada pekerjaan ke depan bagaimana," kata pria berusia 38 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai sopir bus pariwisata ini di Solo, Rabu (20/5).
Maulana mengatakan pilihan apakah harus tetap bertahan di Jakarta atau pulang ke Solo di masa pandemi ini harus dipikirkan masak-masak.
"Apalagi dari kantor saya juga tidak dapat apapun. Akhirnya saya berpikir lebih baik pulang, tetapi ketika saya cari tiket bus ternyata harganya luar biasa, sampai Rp500.000. Itupun yang datang Elf (minibus) yang jumlah penumpangnya melebihi kapasitas, kan saya takut," katanya.
Akhirnya pada tanggal 11 Mei, warga Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Solo, ini memutuskan untuk pulang berjalan kaki.
Selama perjalanan tersebut, ia tidak pernah dengan sengaja berhenti untuk tidur malam.
"Saya sering istirahat, tetapi sebentar-sebentar saja, istirahat paling lama kalau pas sahur sampai Subuh. Kemudian tanggal 14 (Mei) sore saya sampai Gringsing, Kendal. Saat itu karena terkendala biaya, saya tidak bisa melanjutkan perjalanan," katanya.
Korban PHK: Warga Kota Solo bernama Maulana Arif Budi Satrio mudik dengan berjalan kaki dari Jakarta.
- Hari Pertama Kerja, Rano Langsung Rencanakan Penggusuran Warga Bantaran Kali Krukut
- Resmi Memimpin Jateng, Ahmad Luthfi Tak Sabar Mensejahterakan Masyarakat
- Dilantik Jadi Gubernur, ASR Pastikan Tak Ada Pemotongan Gaji dan PHK di Sultra
- Pelantikan Pramono-Rano Hembuskan Angin Perubahan bagi Jakarta
- Kunjungi Sumut, Komisi VII DPR: Tak ada PHK di Lembaga Penyiaran Publik
- 5 Berita Terpopuler: Hasil Pendataan Keluar, Nasib Honorer Sudah Diatur, Ada Solusi Konkret untuk yang PHK