Kenaikan Bantuan Dana Bisa Tingkatkan Kualitas Parpol
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menilai kenaikan dana bantuan partai politik yang mencapai 10 kali lipat bisa menjadi peluang untuk partai politik meningkatkan kualitasnya, serta dapat memuluskan pembahasan RUU Pemilu di DPR.
Demikian disampaikan Agus Hermanto kepada Media, Selasa (04/07/2017) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
"Memang ini merupakan bagian dari komitmen pembicaraan dari Undang-Undang Pemilu. Sehingga kalau ini direalisasi, ini merupakan hal yang menuju pembicaraan UU Pemilu lebih mulus. Karena memang kita rasakan kalau dana parpol dinaikkan ini bisa menjadi lebih baik," ujar Agus.
Agus mengatakan jika dana bantuan dari pemerintah naik, maka parpol akan lebih leluasa untuk meningkatkan kemampuan dan elektabilitasnya. "Parpol juga menjadi concern dalam pengembangannya," imbuh Politisi Partai Demokrat ini.
Sebelumnya, KPK telah mengingatkan agar pengelolaannya harus transparan jika rencana peningkatan bantuan dana partai politik akan terealisasi. Agus pun sepakat dengan hal tersebut.
"Betul seperti itu sehingga memang penggunaan dana parpol itu sampai saat ini yang melalui kas, harus dikenakan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ada. Sehingga apabila ini dinaikkan konsentrasi parpol bisa lebih ditingkatkan," jelas Agus.
"Kepada penggunaan anggaran harus sesuai dengan tata aturan undang-undang yang ada. Sehingga anggaran yang menggunakan APBN atau negara harus dipertanggungjawabkan dan sesuai aturan yang ada," sambung Agus.
Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah merencanakan menaikan dana parpol 10 kali lipat dari Rp 108 per suara menjadi Rp 1000 persuara.
Kemendagri sedang merancang revisi PP No 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. (adv/jpnn)
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menilai kenaikan dana bantuan partai politik yang mencapai 10 kali lipat bisa menjadi peluang untuk partai politik
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia