Kenaikan BBM buat Beli Mobil Pejabat? Maunya Apa, Jokowi!

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi kembali melempar kritik seputar kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang terkesan semakin tidak pro-rakyat.

"Pemerintahan ini tak henti-hentinya mem-provokasi rakyat dengan berbagai kebijakannya yang tidak merakyat. Kenaikan BBM, listrik, gas dan kereta api sudah sangat membebani rakyat. Sekarang malah menambah fasilitas uang bagi para pejabat untuk membeli kendaraan. Ini provokasi namanya, ini menyakitkan hati rakyat. Maunya apa Jokowi (pemerintahan) ini!!" kata Uchok, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/4).

Dikatakan Uchok, sangat tidak tepat jika Jokowi mengalokasikan subsidi yang tadinya dinikmati rakyat, kepada para pejabat yang sudah banyak menikmati kemewahan. Meski dikabarkan banyak melakukan blusukan, menurut Uchok, jelas sekali Jokowi tidak memetik pelajaran apapun dari blusukan.

"Untuk apa dia blusukan kesana kemari kalau Jokowi tidak memetik pelajaran apapun dari blusukannya. Jokowi cuma menikmati pencitraan lewat blusukan, tanpa paham makna dari blusukan yang dia lakukan. Makin banyak blusukan, makin tidak paham Jokowi bahwa beban hidup rakyat makin susah. Jokowi jelas sama sekali tidak punya empati," tegasnya.

Belakangan, Uchok memang vokal menyorot pemerintahan. Atas aksinya ini, cemoohan mulai berdatangan. Namun Uchok tak peduli. Dia menegaskan pendukung hanya bisa mencemooh tapi tidak bisa menghadirkan fakta.

"Mereka kan cuma bisa meledek, tapi buta melihat fakta-fakta yang ada. Jelas kenaikan BBM, listrik, gas dan tarif kereta api membebani rakyat. Kemana larinya subsidi yang dicabut Jokowi? Sekarang baru kelihatan kan bahwa rakyat dibikin susah, pejabat dibuat tambah enak," imbuhnya.

Uchok mengungkap, saat ini para pejabat mendapat suntikan lagi berupa anggaran untuk fasilitas uang muka membeli kendaraan perorangan, dimana sesuai peraturan presiden No.39 tahun 2015, untuk setiap pejabat negara akan mendapat sebesar Rp210 juta perorang.

"Uang muka pembelian mobil pejabat perorangan ini, terlalu mahal dan mewah bila dibandingkan pada peraturan presiden No. 68 tahun 2010, dimana setiap pejabat negara hanya dapat untuk pembelian mobil ini sebesar Rp116 juta, dan kenaikan sebesar Rp94.2 juta perorang," ungkapnya.