Kenaikan BBM Dianggap Bentuk Kebohongan Pemerintah

JAKARTA – Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi bukti ketidakmampun pemerintah mengelola sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Ketersedian potensi energi yang melimpah ruah harusnya membuat rakyat sejahtera, bukan malah mengurangi subsidi BBM yang berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat dan bertambahnya angka kemiskinan.

Pernyataan ini disampaikan mantan Kepala Staf TNI AD Jend. Purn. Ryamizard Ryacudu dalam Dialog Publik bertema ”Kenaikan BBM dan Kejahatan Konstitusi” di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (28/6). Menurutnya, ketidakmampuan pemerintah terlihat dari keterlibatan asing yang menguasai sekira 80 persen pengelolaan sumber energi. Sementara Pertamina sebagai perusahaan BUMN hanya sekitar 20 persen.

"Harusnya dikelola dengan baik agar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Ini penting untuk peningkatan ekonomi dan ketahanan nasional,” ujar Ryamizard. Turut pula menjadi pembicara Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kwik Kian Gie dan Aktivis 98 Nuryaman Berry Hariyanto.

Ryamizard berharap ke depan Indonesia bisa lebih stabil menjaga stabilitas ekonomi terkait kemandirian dan ketahanan energi sehingga mampu keluar dari ketergantungan impor. Kata dia, jangan lagi 2/3 persen BBM yang dikonsumsi dalam negeri didapat dari impor.