Kenaikan Gaji Berkala & Tamsil PPPK Bukan Prioritas, Kepala Daerah Sibuk Pilkada, Kocak!
jpnn.com, JAKARTA - Menjelang Pilkada serentak 27 November 2024, para kepala daerah (kada) tidak fokus lagi pada nasib PPPK, apalagi honorer.
Para kada dinilai abai dalam memenuhi kenaikan gaji berkala (KGB) dan tambahan penghasilan (tamsil).
Begitu juga dengan penuntasan masalah honorer melalui pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Di Bondowoso pejabatnya lagi sibuk memikirkan pilkada sehingga lalai memberikan hak-hak PPPK, di antaranya KGB dan tamsil yang semestinya sudah diterima teman-teman ASN PPPK. Kocak," kata Ketua ASN PPPK sekaligus Ketua Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Kabupaten Bondowoso Jufri kepada JPNN.com, Senin (22/7).
Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan mengenai tamsil. Namun, masih belum ada tindaklanjut. Padahal, sebentar lagi perubahan anggaran.
Jufri pun meminta para kada jangan hanya memikirkan jabatan dan mengabaikan hak-hak ASN PPPK.
"Berani mengangkat PPPK berarti siap memberikan hak-haknya. Kalau kenaikan gaji berkala dan tamsil tidak diberikan, apa bedanya PPPK dengan honorer," tegasnya.
Jufri menambahkan kondisi makin ruwet karena sampai saat ini belum ada regulasi turunan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menjelang Pilkada kepala daerah sibuk pilkada, tidak fokus lagi pada kenaikan gaji berkala & tamsil PPPK.
- Mendagri Tito Ungkap Ada Program Stunting Anggarannya Rp 10 M, tetapi Sampai ke Rakyat Rp 2 M
- Honorer Tua Ikut Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan PPPK 2024, Semoga Lulus Semua
- 6.070 Honorer Ikuti Seleksi Kompetensi PPPK, Persaingan Ketat, Jangan Sia-siakan Kesempatan
- Evaluasi Kinerja Pegawai Honorer, Bupati Hermus Indou Bentuk Tim
- 5 Berita Terpopuler: Ada Masalah Serius, MenPANRB Bikin Terobosan, Semua Honorer TMS Ikut Seleksi PPPK 2024 Tahap 2
- Bupati: Ingat, Setiap Tahun Saya yang Teken SK Honorer