Kenaikan Gaji Pejabat Tertinggi 5%
Jumat, 08 Januari 2010 – 21:05 WIB
JAKARTA— Prosentase kenaikan gaji pejabat negara dipatok paling tinggi di kisaran lima persen."Pejabat negara yang bebannya berat dan cukup beresiko kenaikan bisa mencapai lima persen. Sedangkan lainnya mungkin bisa dibawah itu," kata Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) bidang SDM Aparatur Ramli Naibaho, Jumat (8/1).
Ramli tidak merinci kategori berat dan beresiko. Ia hanya menegaskan, kenaikan gaji disesuai dengan pekerjaan masing-masing pejabat.“Ya, disesuaikan dengan jobnya. Kalau risikonya kecil, prosentase kenaikannya di bawah 5 persen,” ujarnya. Tidak seragamnya prosentase kenaikan gaji pejabat negara tersebut, menurut Ramli karena disesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Di samping tingkat inflasi Indonesia.
Baca Juga:
“Gaji pejabat negara harus disesuaikan dengan APBN dan inflasi. Berbeda dengan gaji PNS, TNI Polri, pensiunan dan veteran. Kenaikannya secara berkala,” katanya. Ramli juga menegaskan, kenaikan gaji pejabat masih lebih rendah dibandingkan kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri yang bisa mencapai 15 persen.
Ditambahkannya, semestinya gaji pejabat negara harus memenuhi standar kehidupan layak seorang pejabat. Ini agar pejabat negara lebih konsen untuk melayani public dan tidak berpikir korup.“Masing-masing pejabat negara punya standar kehidupan layak. Misalnya, menteri standar kehidupan layaknya Rp 55 juta. Tapi kembali pada keuangan negara. Kalau APBN mencukupi, standar tersebut bisa saja terpenuhi,” tandasnya. (esy/jpnn)
JAKARTA— Prosentase kenaikan gaji pejabat negara dipatok paling tinggi di kisaran lima persen."Pejabat negara yang bebannya berat dan
Redaktur & Reporter : Auri Jaya
BERITA TERKAIT
- KepmenPANRB 16 Tahun 2025: Jam Kerja & Masa Kontrak PPPK Paruh Waktu
- Poin-poin Penting KepmenPANRB 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu, Ada soal Gaji
- Kisah Jenderal Gondrong ke Iran demi Berantas Narkoba, Dijaga Ketat di Depan Kamar Hotel
- Rencana Caretaker Karang Taruna DKI Selenggarakan TKD Dinilai Cacat Legal
- Siap Hadapi Retreat dari Prabowo, Khofifah: Supaya Tidak Monoton
- Sehari MenPAN-RB Terbitkan 3 Regulasi tentang PPPK & Paruh Waktu, Cegah Demo Honorer?