JPNN.com 
Kenaikan Gaji PNS ada Unsur Politis? ini Kata Sri Mulyani
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya di depan wakil rakyat pada 16 Agutus 2018 lalu, menyampaikan rencana pemerintah menaikkan gaji PNS dan pensiunan di RAPBN 2019.
Besaran kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok bagi PNS dan pensiunan tersebut menurut Jokowi, rata-rata 5 persen.
Oleh sebagian pihak, rencana pemerintah tersebut dinilai politis, karena 2019 merupakan tahun politik, di mana Jokowi kembali akan maju sebagai calon presiden.
Namun anggapan itu ditepis oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Alasan yang disampaikannya pun cukup sederhana.
"Ya karena sudah empat tahun enggak ada kenaikan gaji dan ini adalah gaji pokok, menurut saya sih wajar aja," kata Ani -sapaan Sri Mulyani, saat ditemui di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat (17/8).
Sementara soal tunjangan apakah akan ada penyesuaian atau tidak, mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini menyebut bakal ditentukan berbasis kinerja.
Dia memastikan rencana pemerintah menaikkan gaji dan pensiun pokok bagi PNS dan pensiunan itu tidak akan membenani APBN.
"APBN kan memang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara," jawabnya singkat.(fat/jpnn)
Rencana pemerintah tersebut dinilai politis, karena 2019 merupakan tahun politik, di mana Jokowi kembali akan maju sebagai calon presiden.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Menkeu: Kalau Tunjangan Profesi Lebih Kecil dari Tukin, Kami Tambahkan
- Sri Mulyani Ungkap tak Semua Dosen Terima Tukin, Begini Penjelasannya
- Kabar Gembira tentang Pencairan Tukin Dosen ASN, Alhamdulillah
- Sejumlah Menteri Prabowo Silaturahmi ke Rumah Jokowi, Pengamat Ini Ungkap Hal Tak Lazim
- Struktur Lengkap Danantara, Ada Jokowi, Sri Mulyani hingga Pandu Sjahrir
- IHSG Melemah Lagi, Pembatalan RUU TNI Bisa Meredakan Pasar
