Kenaikan Tukin TNI/Polri Dianggap Politis, Ini Kata Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) TNI/Polri dan operasional Babinsa (Bintara Pembina Desa) menjelang tahun politik 2019.
Saat ditanya apakah dirinya tidak khawatir kebijakannya ini bakal dinilai politis, seperti halnya pemberian THR plus bagi PNS pusat dan daerah? Jokowi menjawab diplomatis.
"Tidak ada. Yang namanya TNI - Polri itu politik adalah politik negara. Enggak boleh ke mana-mana, sudah jelas," jawab Jokowi usai acara buka bersama dengan keluarga TNI/Polri dan masyarakat, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/6).
Mantan gubernur DKI Jakarta ini pun menyebutkan bahwa dirinya selalu menekankan hal tersebut kepada panglima TNI dan kapolri.
"Selalu saya tekankan, politik TNI dan Polri adalah poltik untuk negara. Negara itu siapa? Rakyat, pemerintah yang sah," tegas presiden yang hadir di Mabes TNI bersama Wapres Jusuf Kalla dan menteri Kabinet Kerja. (fat/jpnn)
Jokowi menjawab tudingan atas kebijakannya menaikkan tunjangan kerja (tukin) TNI/Polri dan operasional Babinsa menjelang tahun politik 2019 sarat bau politis.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Diundang Respati-Astrid ke Angkringan, Jokowi: tetapi yang Bayarin, Saya
- Setelah Bertemu Prabowo, Jokowi Ngobrol Rahasia dengan Paslon di Pilwakot Solo Ini
- Bertemu Prabowo dan Jokowi, Ahmad Luthfi Ungkap Pesan yang Disampaikan
- Jamkrindo Beri Beasiswa kepada Putra Putri TNI dan Polri
- Aksi 411 di Kawasan Patung Kuda, Lihat Massanya
- FPI Gelar Aksi 411 Tuntut Adili Jokowi dan Pemilik Fufufafa, Begini Penampakannya