Kenaikan Tukin TNI/Polri Dianggap Politis, Ini Kata Jokowi

Kenaikan Tukin TNI/Polri Dianggap Politis, Ini Kata Jokowi
Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri pada acara buka puasa bersama keluarga besar TNI-Polri, tokoh agama dan masyarakat di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (5/6). Foto: Puspen TNI

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) TNI/Polri dan operasional Babinsa (Bintara Pembina Desa) menjelang tahun politik 2019.

Saat ditanya apakah dirinya tidak khawatir kebijakannya ini bakal dinilai politis, seperti halnya pemberian THR plus bagi PNS pusat dan daerah? Jokowi menjawab diplomatis.

"Tidak ada. Yang namanya TNI - Polri itu politik adalah politik negara. Enggak boleh ke mana-mana, sudah jelas," jawab Jokowi usai acara buka bersama dengan keluarga TNI/Polri dan masyarakat, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/6).

Mantan gubernur DKI Jakarta ini pun menyebutkan bahwa dirinya selalu menekankan hal tersebut kepada panglima TNI dan kapolri.

"Selalu saya tekankan, politik TNI dan Polri adalah poltik untuk negara. Negara itu siapa? Rakyat, pemerintah yang sah," tegas presiden yang hadir di Mabes TNI bersama Wapres Jusuf Kalla dan menteri Kabinet Kerja. (fat/jpnn)


Jokowi menjawab tudingan atas kebijakannya menaikkan tunjangan kerja (tukin) TNI/Polri dan operasional Babinsa menjelang tahun politik 2019 sarat bau politis.


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News