Kenaikan Tukin TNI/Polri Dianggap Politis, Ini Kata Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) TNI/Polri dan operasional Babinsa (Bintara Pembina Desa) menjelang tahun politik 2019.
Saat ditanya apakah dirinya tidak khawatir kebijakannya ini bakal dinilai politis, seperti halnya pemberian THR plus bagi PNS pusat dan daerah? Jokowi menjawab diplomatis.
"Tidak ada. Yang namanya TNI - Polri itu politik adalah politik negara. Enggak boleh ke mana-mana, sudah jelas," jawab Jokowi usai acara buka bersama dengan keluarga TNI/Polri dan masyarakat, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/6).
Mantan gubernur DKI Jakarta ini pun menyebutkan bahwa dirinya selalu menekankan hal tersebut kepada panglima TNI dan kapolri.
"Selalu saya tekankan, politik TNI dan Polri adalah poltik untuk negara. Negara itu siapa? Rakyat, pemerintah yang sah," tegas presiden yang hadir di Mabes TNI bersama Wapres Jusuf Kalla dan menteri Kabinet Kerja. (fat/jpnn)
Jokowi menjawab tudingan atas kebijakannya menaikkan tunjangan kerja (tukin) TNI/Polri dan operasional Babinsa menjelang tahun politik 2019 sarat bau politis.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Dukungan Anies untuk Pram-Rano Bakal Berdampak Signifikan
- Agung Sebut Pilkada Jateng Jadi Ajang Pertarungan Efek Jokowi vs Megawati
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Ikuti Arahan Jokowi, Pujakesuma Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada DKI