Kenapa Arteria Dahlan tak Permasalahkan Bahasa Asing dalam Rapat Pemerintahan?
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP ) Partai Priboemi Heikal Safar mengecam sikap dan pernyataan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan yang mengkritik penggunaan bahasa daerah dalam rapat.
Menurut Heikal, Arteria mengusik kebiasaan penggunaan bahasa daerah hanya karena berbicara dengan Sunda di saat rapat.
Dia mengatakan Arteria membuat Kepala Kejaksaan Tinggi ( Kajati ) yang berbahasa daerah Sunda dalam rapat itu mendapatkan masalah di dalam internal Kejagung.
Oleh karena itu, Heikal meminta Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menindak tegas Arteria Dahlan.
Pasalnya, Arteria dianggap telah melecehkan alat komunikasi pribumi asli bangsa Indonesia salah satunya bahasa daerah Sunda.
"Pernyataan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan itu sangat berlebihan dan tendensius terlalu berlebihan, sehingga dapat menimbulkan kemarahan publik dan mengganggu stabilitas nasional. Pernyataannya itu telah melukai perasaan masyarakat Sunda yang merupakan suku asli pribumi nomor dua terbesar di Indonesia yang tersebar hingga kepelosok penjuru dunia," ujar Heikal di Jakarta.
Heikal menegaskan semua bahasa pribumi asli daerah lainnya yang ada di seluruh Indonesia adalah anugerah terbesar dan terindah untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Oleh karena itu, dia menilai pernyataan dan perilaku Arteria Dahlan tidak mencerminkan sebagai politikus atau wakil rakyat Indonesia.
Arteria Dahlan dikritik setelah mengomentari penggunaan bahasa daerah Sunda oleh kajati dalam rapat bersama.
- Ingatkan PDIP Konsisten soal PPN, Misbakhun: Berpolitiklah secara Elegan
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen
- Perihal Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo