Kenapa Dana Parpol Harus Naik? Ini Argumentasi Mendagri
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah pandangan yang mengkhawatirkan naiknya dana bantuan bagi partai politik, bakal menimbulkan korupsi baru.
Pasalnya, korupsi lebih terkait pada mental seseorang. Bukan seberapa besar bantuan yang diberikan ke partai politik.
Tjahjo meyakini, naiknya dana bantuan dapat membantu partai politik meningkatkan peran pembinaan di tengah masyarakat.
"Tidak ada jaminan, mau ditingkatkan berapa miliar pun semuanya kembali pada masing-masing orang. Peningkatan dana parpol itu sebagai bagian dari pemerintah, ikut bertanggung jawab (dalam pembinaan politik,red). Karena kehidupan berbangsa dan bernegara itu lewat proses politik," ujar Tjahjo di Jakarta.
Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini kemudian membeberkan bahwa selama ini proses rekrutmen pemimpin di tanah air umumnya dilakukan dengan pelibatan partai politik.
Mulai dari kepala daerah, wakil rakyat hingga presiden. Karena itu peningkatan kualitas calon di dalam parpol perlu terus dilakukan.
"Rekrutmen kepala daerah, sampai presiden lewat parpol. Maka parpol perlu ada subsidi. Memang kecil, partai pemenang memperoleh sekitar Rp 12 miliar, setidaknya menggugah parpol untuk mendisplinkan kadernya," kata Tjahjo.
Saat ditanya apa keuntungan masyarakat dari kenaikan dana bantuan bagi parpol, Tjahjo dengan tegas menyatakan selama ini masyarakat menikmati hasil dari proses politik dan terlibat langsung di dalamnya.
Mendagri Tjahjo Kumolo membeberkan alasan kenapa dana parpol harus naik
- Kemendagri: Camat Jadi Rumah Bersama untuk Pembangunan Desa
- Kemendagri Kaji Revisi UU Pemerintah Daerah untuk Sinkronisasi Undang-Undang
- Kades Bujang Mengakui Manfaat Besar Pelatihan P3PD, Simak Ceritanya
- Dirjen Bina Pemdes Optimistis Tidak Ada Lagi Desa Tertinggal jika Terbangun Kolaborasi
- Dirjen Bina Pemdes: Sinergi Semua Pihak Kunci Memajukan Desa
- Heru Budi Yakin Teguh Bisa Pimpin Jakarta dengan Baik