Kenapa Greenpeace tak Lapor soal Karhutla di Papua pada Presiden Sebelum Jokowi?

jpnn.com, JAKARTA - Pakar Komunikasi Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru, Afni Zukifli mempertanyakan maksud dan tujuan LSM Greenpeace (GP) Indonesia yang menyebarkan tayangan melalui laporan investigasi sebuah media massa nasional dengan menggunakan video lama.

Video itu bertemakan 'Papua: Investigasi ungkap perusahaan Korsel 'sengaja' membakar lahan untuk perluasan lahan sawit''  yang beredar baru-baru ini hingga ke media sosial.

Bahan dasar penyusunan informasi dalam tayangan investigasi itu ternyata menggunakan video kejadian tahun 2013. Tepatnya pada Mei 2013 yang tentunya kondisinya sudah berbeda dengan saat ini. 

Afni mempertanyakan alasan Greenpeace yang seolah baru mempermasalahkan peristiwa karhutla itu saat ini, di era Presiden Jokowi.

Padahal ketika pengambilan video itu dilakukan pada 2013, Greenpeace sempat bertemu dengan presiden sebelumnya.

"Sedangkan di tahun yang sama, dari jejak digital yang ada, Presiden dan Menteri Kehutanan di masa itu, era 2013 pernah meluangkan waktu mengunjungi kapal kebanggaan Greenpeace, Rainbow Warrior, yang bersandar di Tanjung Priok, Jakarta. Tepatnya pada bulan Juni. Artinya, Greenpeace sebenarnya punya keleluasaan waktu untuk menyampaikan temuannya perihal kebakaran lahan di Papua, kepada pemimpin tertinggi pemerintahan masa itu. Tapi mengapa itu baru dilakukan Greenpeace di November 2020, di masa tidak sedang terjadi kebakaran sebagaimana yang tergambarkan?," tanya Afni.

Video itu, kata Afni, telah diakui Greenpace diambil pada Mei 2013 lalu. Artinya masih ada waktu 16 bulan sebelum terjadi pergantian pemerintahan di Oktober 2014.

Waktu yang seharusnya bisa dimanfaatk Greenpeace untuk melaporkan soal karhutla pada presiden dan menteri kehutanan di era pemerintahan saat itu.