Kenapa Harus Erick Thohir yang jadi Ketua Pelaksana?
jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pakar Indonesia Maju Institute (IMI), Lukman Edy, menilai keputusan Presiden Jokowi menugaskan Menteri BUMN Erick Thohir menjadi ketua pelaksana kebijakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional didasari perasaan yang sama soal krisis.
LE, sapaan Lukman Edy, mengatakan, tugas baru dari Jokowi untuk Erick ini bukan saja karena Menteri BUMN memiliki fungsi dan kewenangan yang cukup untuk mengemban amanah berat itu.
Namun, LE menilai presiden juga melihat di antara pembantunya, Erick-lah yang paling cepat, kreatif dan tidak bertele-tele dalam menghadapi krisis sekarang ini.
"Jokowi merasakan ada frekuensi yang sama dengan beliau soal sensitivitas Erick Tohir dalam menghadapi krisis kesehatan dan krisis ekonomi sekarang ini. Erick Tohir punya sense of crisis yang sama dengan Presiden Jokowi," kata LE, Selasa (21/7).
Mantan politikus Senayan ini memandang langkah Presiden Jokowi membentuk tim pemulihan ekonomi nasional dan penanganan dampak Covid-19, merupakan langkah tepat sekaligus menunjukkan sense of crisis menghadapi keadaan yang tidak pasti di bulan-bulan mendatang.
Menurut LE, setidaknya ada dua persoalan besar yang dihadapi bangsa saat ini.
Pertama, pandemi Covid-19 yang belum tentu kapan akan berakhirnya.
Kedua, situasi ekonomi dunia yang tidak menentu. Hampir semua negara mengalami negatif growth, bahkan banyak yang negatif growth-nya dua digit.
Jokowi memberikan tugas baru kepada Erick Thohir. Kenapa harus Menteri BUMN, Pak?
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi