Kenapa Jabatan Ketua KPU Belum Definitif? Afif Sebut Soal Pilihan

jpnn.com - JAKARTA - Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga kini belum definitif dan masih dipimpin pelaksana tugas.
Padahal, Presiden Joko Widodo juga sudah mengeluarkan surat Keputusan Presiden menyusul keputusan DKPP memecat Hasyim Asy'ari.
Menanggapi hal tersebut Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengakui pihaknya belum membahas secara komprehensif.
"Kami sendiri sebenarnya belum membahas secara komprehensif juga apakah akan segera kami definitifkan pembahasan kembali ketua definitif atau menunggu nanti. Jadi ini soal pilihan," ujar Afifuddin di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (12/7).
Adapun sejak pemberhentian Hasyim pada Rabu (3/7), posisi Ketua KPU RI masih dijabat Mochamad Afifuddin selaku pelaksana tugas (Plt)
Presiden RI Joko Widodo sendiri telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 73P tanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum RI.
Menurut Afifuddin, enam anggota KPU yang tersisa sebenarnya sudah mencukupi kuorum untuk dapat melakukan rapat pleno penentuan ketua KPU RI secara definitif dalam waktu dekat.
Kendati demikian, mereka saat ini masih tersebar di sejumlah wilayah untuk memantau persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Kenapa jabatan ketua KPU belum definitif setelah Keppres pemberhentian Hasyim Asy'ari terbit? Afif sebut soal pilihan.
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Agustina-Iswar Ditetapkan Sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Semarang, Langsung Tancap Gas
- KPU Dapat Sanksi Peringatan Keras, MK Diminta Pertimbangkan Putusan DKPP Pilkada Madina