Kendali Penerimaan CPNS di Tangan Gubernur

Dijelaskan Ramli, jika kabupaten/kota menolak dikoordinir gubernur, pusat akan menurunkan tim ke lapangan untuk memeriksa lembar hasil ujiannya. "Ada kecurangan atau tidak, tetap akan diturunkan tim ke daerah. Karena gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, jadi daerah tingkat dua harus mau dikoordinir gubernur," ucapnya.

Dia berharap tidak ada lagi bupati/walikota yang menolak dikoordinir gubernur. Seperti kejadian pada pelaksanaan seleksi CPNS 2010, di mana ada 102 kabupaten/kota yang menolak berkoordinasi dengan gubernur. Ironisnya, dari 63 daerah yang ditemukan ada kecurangan, mayoritas merupakan kabupaten/kota yang bupati/walikotanya menolak bekerja sama dengan gubernur. "Kita tidak mau mengulang kesalahan yang sama terus. Karena itu sistemnya harus diubah. Bargaining position gubernur harus diperkuat lagi," tandasnya. (esy/jpnn)