KENYATAAN!!! Kejaksaan dan Polri Dianggap Lebih KKN dibanding KPK
jpnn.com - JAKARTA- Survei Indo Barometer mencatat responden di 34 provinsi yakin KPK lebih bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dibanding lembaga negara dan penegak hukum lainnya. Ini terbukti karena sebanyak 65,8 persen responden memberikan penilaian tersebut.
"Hanya 13,9 persen responden yang menganggap KPK kotor, dan 20,3 persen menjawab tidak tahu," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer M.Qodari dalam jumpa pers keberhasilan dan kegagalan setahun pemerintahan Jokowi-JK, di Jakarta Selatan, Kamis (8/10).
Setelah KPK, sebanyak 64,9 persen publik menilai TNI termasuk institusi yang bersih. Selanjutnya, lembaga Kepresidenan RI dianggap cukup bersih dengan penilaian dari 60,4 persen responden. Hanya 12,3 persen masyarakat yang menganggap kepresidenan 'kotor'. Sisanya, sebesar 27,3 persen menjawab tidak tahu.
Selanjutnya, Mahkamah Agung (MA) dinilai sebagai lembaga yang bersih dari KKN oleh 41,1 persen. Disusul, MPR sejumlah 33, 6 persen. Sementara itu, dua penegak hukum lain yang selama ini terbilang menjadi saingan KPK mendapat penilaian rendah. Yaitu Kejaksaan Agung dianggap bersih hanya sebanyak 32,2 persen dan yang menganggap lembaga ini sangat KKN sebesar 40,2 persen. Sedangkan, polisi dinilai bersih KKN hanya 27,9 persen. Lembaga ini dianggap KKN oleh 46,3 persen responden.
"Yang berada pada urutan terendah yaitu DPR. Yang menganggap bersih 22 persen, sisanya 50,7 persen menganggap kotor. Sedangkan, DPD dipercaya bersih oleh 30,2 persen. Sebaliknya yang menganggap kotor sejumlah 39 persen," imbu Qodari.
Untuk tingat kepuasan publik pada kinerja penegak hukum, kata Qodari, paling tinggi diraih KPK sebanyak 68,2 persen. Paling rendah adalah advokat atau pengacara sebesar 27,2 persen. (flo/jpnn)
JAKARTA- Survei Indo Barometer mencatat responden di 34 provinsi yakin KPK lebih bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dibanding lembaga negara
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Makan Bergizi Gratis Dimulai Besok, 190 Dapur MBG Bakal Beroperasi
- Soroti Kasus Timah, Pakar Hukum Sebut Kerugian Ekologis Tak Bisa Jadi Bukti Korupsi
- Akun SSCASN Peserta Kode R2 Tetiba Berubah, Tanda PPPK Paruh Waktu?
- Pemerintah Targetkan Makan Bergizi Gratis Sentuh 3 Juta Penerima hingga Maret 2025
- Fraksi PKS DPR Minta PSN PIK 2 Disetop & Dilakukan Evaluasi Menyeluruh
- Kabar Duka, Pengacara Alvin Lim Meninggal Dunia