Kepada Jaksa Agung, Senator Filep Sampaikan Sejumlah Persoalan di Papua Barat Termasuk Pelanggaran HAM Berat

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI atau Senator dari Provinsi Papua Barat Dr. Filep Wamafma menyampaikan sejumlah persoalan krusial di tanah Papua saat beraudiensi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Pertama, Senator Filep menyoroti penanganan kasus penambangan ilegal (illegal mining) di Papua Barat yang belum berjalan maksimal.
Menurut Filep, penegakan hukum atas kasus ini masih berada di permukaan dan belum menyentuh para pemodal di balik praktik-praktik penambangan ilegal tersebut.
Soal illegal mining, Filep melihat aparat penegak hukum di daerah, khususnya kejaksaan disana diam dan belum bertindak selaku penegak hukum, untuk melakukan advokasi apalagi menyelesaikan masalah ini.
“Ini harta, emas, sesuatu yang sangat berharga apabila dikelola dengan baik melalui investasi di daerah. Tetapi, ini mafia besar ada di depan mata semua para penegak hukum di daerah tetapi semuanya diam, yang ditangkap pihak Kepolisian hanya pekerja, sementara pemodalnya tidak disentuh,” ungkap Filep, Selasa (13/9/2022).
Oleh sebab itu, Filep berharap kepada Kejaksaan Agung juga tergerak untuk menyelesaikan kasus illegal mining di Papua Barat.
Kedua, Filep Wamafma memandang perlunya Kejagung RI membentuk tim pengawasan terhadap penggunaan Dana Otsus di tanah Papua.
Dia berharap tim ini akan turut mengawal dan memastikan dana Otsus digunakan sesuai peruntukannya berdasarkan amanat UU Otonomi Khusus bagi Papua dan Papua Barat.
Senator dari Provinsi Papua Barat Dr. Filep Wamafma menyampaikan sejumlah persoalan krusial di tanah Papua saat beraudiensi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
- Setelah Pelantikan Kepala Daerah, Sultan Wacanakan Gubernur Dipilih Secara Tidak Langsung, Simak Penjelasannya
- Jaksa Agung Diminta Evaluasi Jampidsus Soal Hilangnya Perkara di Dakwaan Zarof
- Mahfud Soroti RUU Kejaksaan: Enggak Bisa Jaksa Salah Harus Minta Izin Jaksa Agung
- Senator NTT Abraham Liyanto Luncurkan Buku Keempat
- Haris Azhar Desak Bahlil Diaudit, Diduga Biarkan Tambang Ilegal PT GPU di Muba
- Senator Abraham Liyanto: Segera Implementasikan Guru PPPK Dapat Mengajar di Sekolah Swasta