Kepala BIN Diminta Tunjuk Hidung

JAKARTA - Sejumlah menteri  yang berasal dari partai politik menyesalkan pernyataan Kepala BIN Syamsir Siregar yang dinilai menganggu kekompakan kabinet. Syamsir diminta menjelaskan lagi pernyataannya secara gamblang.

        Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali termasuk yang resah dengan pernyataan Syamsir tersebut. ''Lebih baik tunjuk hidung saja. Siapa? Itu lebih baik,'' kata Suryadharma Ali.

        Suryadharma yang juga menjabat sebagai ketua umum PPP itu menyatakan, pernyataan Syamsir membuat kecurigaan di kalangan kabinet. ''Ini risiko, disebut menteri sontoloyo,'' kata Suryadharma.

        Syamsir memang membuat pernyataan mengejutkan. Yakni menuding menteri dari parpol bersikap mendua. Di rapat kabinet menyetujui kenaikan harga BBM, tetapi di DPR sikapnya lain. Bahkan Syamsir menyebut para menteri itu dengan sebutan sontoloyo.

        Suryadharma membantah kalau dirinya mbalelo terhadap keputusan presiden. ''Instruksi saya selaku ketua umum DPP PPP sangat tegas. Sampai menit terakhir saya masih meminta fraksi       menolak hak angket,'' katanya.

        Alasannya, kata Suryadharma,  kenaikan harga  BBM  adalah bagaian dari pelaksanaan UU APBNP, yakni  apabila harga BBM mencapai USD 100 dolar, pemerintah berwenang melakukan kebijakan termasuk didalamnya menyesuaikan harga. FPPP, lanjut Suryadharma,  ikut menyetujui UU itu. ''Artinya FPPP menampar muka sendiri. Itu yang saya sebut fraksi PPP tidak akan berpolitik dasa muka didalam respon kenaikan BBM.  Fraksi PPP harus mengatakan yang sebenarnya pada rakyat walaupun itu pahit,'' katanya.

        Menjelang voting di DPR, kata Suryadharma, ketua FPPP Lukman Hakim Syaifuddin masih berkomunikasi dengan dirinya. Dan sikap Suryadharma masih tegas, menolak hak angket. ''Tetapi perkembangan terakhir ada improvisasi dari fraksi sehingga menyetujui hak angket,'' jelas Suryadharma yang mengaku tahu FPPP setuju hak angket dari koran.

        Meski instruksinya diindahkan FPPP, Suryadharma tidak akan memberi sanksi apapun kepada pimpinan atau anggota fraksi. ''Tetap saya tegur. Tapi ini masih wajar. Ada situasi di DPR yang membuat fraksi melakukan improvisasi,'' katanya.