Kepala BIN Segera Diganti, Akom Bilang Begini

jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan hingga hari ini pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi tentang pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (Ka BIN) Sutiyoso. Kalau memang ada menurutnya, DPR pasti menindaklanjutinya.
"Ini bicara kalau ya. Kalau memang ada rencana, ya kita tindaklanjuti. Tapi sampai hari ini DPR belum dapat kabar apapun tentang hal itu. Lagi pula itu kan hak prerogratif presiden," kata Ade, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (12/8).
Oleh karena itu ujar Akom, panggilan Ade Komarudin, DPR pada posisi menunggu apapun soal itu. Mau diganti atau tidak, sepenuhnya kewenangan presiden.
"Sekali lagi, bahwa yang menilai Kepala BIN diganti atau tidak, bukan DPR, tapi presiden sendiri yang punya kewenangan," tegasnya.
Dia jelaskan, baik atau tidaknya kinerja BIN yang paling tahu itu user. "User itu kepala negara yang juga kepala pemerintah. Jadi sekali lagi yang bisa menilai Bang Yos itu presiden selaku kepala negara karena beliau yang user," ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan bahwa fungsi pengawasan oleh Dewan melalui komisi hanya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan BIN.
"Tetapi hasil dari pekerjaan itu DPR pasti tidak bisa menilai secara seksama karena itu presiden yang punya hak," pungkasnya.
Sebelumnya, sinyal akan adanya pergantian Kepala BIN disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
JAKARTA - Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan hingga hari ini pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi tentang pergantian Kepala Badan Intelijen
- Banyak Penyelenggara MICE Batalkan Acara di JCC, Ini Alasannya
- Petrokimia Gresik Pertahankan Proper Emas Kementerian Lingkungan Hidup Selama 4 Tahun
- Regulasi THR Bagi Mitra Pengemudi Online Dinilai Menghambat Pertumbuhan Industri
- Usut Kasus Pajak, KPK Periksa Pihak Matahari Store hingga BPR Cita Makmur Lestari
- Terima Gratifikasi Rp21,5 Miliar, Eks Pejabat Pajak Ini Jadi Tersangka KPK
- Fraksi PKS Ajak Rakyat Kompak Dukung Kebijakan Prorakyat Prabowo