Kepala BKKBN: Laju Pertumbuhan Penduduk Mengkhawatirkan
jpnn.com - JAKARTA - Dinamika laju pertumbuhan penduduk di Indonesia saat ini cukup tinggi. Tiap tahun mencapai 1,49 persen bahkan hingga 1,5 persen. Hal ini tidak menunjukkan penurunan justru malah sebaliknya sehingga sudah mengkhawatirkan.
"Dinamikanya tidak menurun, ini sudah lampu merah. Padahal idealnya, di bawah 1 persen, sedangkan target kami yakni 1,27 persen pada akhir 2014," ujar Kepala BKKBN Fasli Jalal kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/9).
Selain masalah usia kesuburan wanita atau total fertility rate (TFR) , pemerintah juga menghadapi masalah drop out (DO) atau putus pemakaian kontrasepsi yang tinggi. Menurunnya jumlah pemakai kontrasepsi ini jelas tidak seimbang dengan jumlah alat kontrasepsi yang disediakan. "Karena itu kampanye metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) diperlukan," lanjutnya.
Penggunaan pil KB selama ini termasuk metode injeksi atau suntik KB selain memakan waktu dan memerlukan kedisiplinan yang tinggi juga rentan lupa. Berbeda dengan implan, IUD, dan operasi yang angkanya DO-nya tidak sampai 15 persen. IUD dan implan akan bermanfaat hingga bertahun-tahun sehingga pengguna kontrasepsi ini tidak perlu selalu berhubungan dengan petugas kesehatan.
"Kontrasepsi implan ini cara yang paling efektif. Dengan tingkat kegagalan hanya sebesar 0,5 persen. Kami juga memberikan implan dan IUD secara gratis di manapun. Baik di pelayanan kesehatan publik maupun di swasta kami gratiskan. Kami lakukan ini sejak 2012 lalu," bebernya. (esy/jpnn)
JAKARTA - Dinamika laju pertumbuhan penduduk di Indonesia saat ini cukup tinggi. Tiap tahun mencapai 1,49 persen bahkan hingga 1,5 persen.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan