Kepala BKN Blak-blakan soal Pendataan Non-ASN, Honorer Bodong Siap-siap Saja
Sementara, terkait masih ada 120 instansi yang belum menyertakan SPTJM, Bima memberikan penjelasan.
Dikatakan, memang ada bupati yang karena ingin berhati-hati, memerlukan kecermatan sehingga terlambat menyerahkan SPTJM.
Namun, lanjutnya, memang ada kepala daerah yang tidak jelas sikapnya terkait SPTJM ini.
“Ada juga yang tidak jelas, mau memberikan SPTJM atau tidak,” ungkap Bima Haria.
Siapkan 3 Opsi Penyelesaikan Honorer
Sebelumnya, pada rapat tersebut Azwar Anas mengatakan pemerintah terus mencari solusi terbaik dalam penyelesaian tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer.
Dia menyebut ada tiga alternatif solusi penyelesaian untuk mengakomodasi tenaga non-ASN atau honorer.
Tiga alternatif solusi itu masing-masing ada kelebihan dan kekurangan yang perlu dicermati oleh seluruh pihak.
"Ada tiga solusi yang ditawarkan, yaitu tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai dengan skala prioritas," urai Azwar Anas.
Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkap fakta soal pendataan tenaga non-ASN atau honorer. Bagaimana honorer bodong?
- Honorer Non-Database BKN TMS Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Minta Kesempatan Kedua
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- KepmenPAN-RB 634 Tahun 2024 Senjata Honorer TMS & Belum Melamar, Cermati 11 Ketentuannya
- 5 Berita Terpopuler: KemenPAN-RB Punya Info Terbaru, Dirjen Nunuk Bergerak Urus Guru Honorer, tetapi Masih Proses
- 5 Berita Terpopuler: Dua Kategori PPPK 2024 dengan Gaji Berbeda, Mulai Berlaku Awal 2025, tetapi Tetap Ada Prioritas
- Dirjen Nunuk Tegaskan P1 Tetap Prioritas Penempatan PPPK 2024