Kepala BKN Sebut Usulan Formasi PPPK 2022 Minim, Padahal Pemda Butuh Banyak

jpnn.com - JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap fakta masih banyak daerah yang belum mengajukan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahun anggaran 2022.
Hal ini aneh mengingat cukup banyak pemerintah daerah yang membutuhkan PPPK yang salah satunya untuk formasi tenaga kesehatan (nakes).
"Saat ini masih terdapat masalah kekosongan dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata," kata Plt. Kepala BKN Bima Haria Wibisana saat membahas percepatan penuntasan hal teknis terkait rekrutmen PPPK 2022 untuk nakes dalam rapat yang dipimpin MenPAN-RB Azwar Anas Minggu (11/9)
Menurut dia, beberapa daerah sebenarnya masih banyak yang kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis.
Sejumlah instansi di pemda, kata Bima, memang sudah mengajukan formasi PPPK 2022 untuk tenaga kesehatan kepada KemenPAN-RB.
Namun, katanya, masih banyak juga pemda yang belum mengajukan formasi PPPK 2022.
“Masih perlu dipastikan terkait validitas data yang sudah masuk serta model seleksi PPPK tenaga kesehatan yang akan dilakukan,” ucap Bima.
Merespons hal itu, MenPAN-RB Azwar Anas menyatakan bahwa pemetaan dan inventarisasi honorer nakes yang dilakukan pemerintah harus disampaikan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat.
Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan minimnya usulan formasi 2022, padahal banyak daerah butuh PPPK
- Hasil Seleksi Administrasi PPPK Tahap II Batam, 322 Pelamar tak Lulus
- Efisiensi Anggaran, Pemko Batam Pastikan Honorer Aman
- 1.500 Tenaga Non-ASN Natuna akan Diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu
- Hampir Separuh Pelamar PPPK Tahap 2 Kemenag Dinyatakan TMS, Waduh
- Anggaran Hasil Efisiensi juga Untuk PPPK 2024, Alhamdulillah
- Terobosan, Inilah Solusi Konkret bagi Honorer yang Dirumahkan