Kepala BKN: Tidak Semua Pegawai KPK jadi PNS
Berikutnya di ayat 2 berbunyi "Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku bagi penyelidik dan penyidik KPK yang telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Kemudian di Pasal 69C dinyatakan "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak UU ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai ASN sesuai ketentuan perundang-undangan.
Karena statusnya ASN, para pegawai KPK juga harus tunduk pada aturan perundang-undangan yang mengatur pegawai ASN, termasuk dalam hal pengangkatan hingga pemberhentiannya.
Hal itu dituangkan dalam Pasal 70A yang berbunyi "Pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian pegawai KPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (esy/jpnn)
Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, disahkannya revisi UU KPK berimbas pada status pegawai KPK menjadi ASN.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Revisi UU ASN Selamatkan Honorer TMS PPPK 2024? Ada Peluang
- Revisi UU ASN 2023 Masuk Baleg DPR, Pembina Honorer Sangat Khawatir
- Penyelesaian Honorer Dipastikan Molor, UU ASN 2023 Harus Direvisi Lagi
- KPK Semakin Rusak Jika Membiarkan Pegawainya yang Terlibat Judi Online Bekerja
- KPK Temukan Sejumlah Pegawai yang Diduga Main Judi Online
- KPK Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungutan Liar di Rutan