Kepala BKPM Sebut Pilpres Belum Pengaruhi Iklim Investasi

jpnn.com - JAKARTA - Dalam masa kampanye pemilu presiden (pilpres) 2014, Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BPKPM) Mahendra Siregar memastikan bahwa hal tersebut belum berpengaruh banyak bagi iklim investasi di Indonesia.

Dia menuturkan bahwa hingga saat ini, proses pilpres belum memberikan efek negatif baik bagi persetujuan maupun realisasi investasi.
   
"Sampai saat ini kami merasa, bahwa dari segi persetujuan investasi atau realisasi investasi yang terjadi sesuai dengan perencanaan di waktu yang lalu, jadi kami tidak melihat dampak yang dalam arti tidak baik,"ujar Mahendra saat ditemui usai rapat bersama Wapres Boediono di Kantor Wapres, kemarin (18/6).
   
Mahendra melanjutkan, pihaknya mengamati iklim investasi di tanah air, sampai saat ini masih berlangsung sesuai perencanaan. Di samping itu, tidak ada perubahan pada angka yang terkait realisasi investasi.

"Saya melihatnya kondisi ini berjalan sesuai rencana bahwa aka nada pilpres saya rasa dampak negatifnya tidak ada, termasuk investasi yang sudah mendapat atau meminta persetujuan, tidak ada perubahan. Angka yang terkait realisasi investasi juga tidak ada perubahan," lanjutnya.
   
Sementara terkait rapat, Mahendra memaparkan rapat tersebut membahas sejumlah langkah terkait upaya peningkatan kerjasama investasi di Indonesia.

"Kami bahas mengenai langkah-langkah kita berkaitan dengan investasi bagaimana mengenai proses yang kita sedang lakukan untuk menyusun template ataupun model yang lebih mutakhir terkait kerjasama peningkatan investasi perjanjian penanaman modal. Kami memberikan laporan update saja dengan Wapres,"paparnya.
   
Di samping itu, lanjut Mantan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) itu menuturkan rapat tersebut juga membahas kebijakan-kebijakan investasi khususunya pasca Instruksi Presiden (Inpres) terkait pemangkasan anggaran belanja pemerintahan hingga Rp 100 triliun, yang baru saja dikeluarkan.
    
"Kan kemarin ada pemotongan anggaran dan lainnya. Tapi ini berjalan sesuai rencana yang sebelumnya kami sampaikan dan beliau (Wapres) ingin tahu perkembangan lebih lanjutnya,"imbuh Mahendra.
    
Sebagai informasi, Inpres Nomor 4 Tahun 2014 tentang pemotongan anggaran belanja pemerintah tampaknya diperkirakan akan berdampak pada kinerja kementerian dan lembaga. Inpres itu menyebutkan, dalam APBN-P 2014, belanja kementerian maupun lembaga negara akan dipangkas Rp100 triliun dari total Rp637,84 triliun. (ken)