Kepala BNPB Sebut Pemerintah Sangat Bergantung dengan TNI Ketika Terjadi Bencana Alam

Eks Danpaspampres itu menerangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor24 Tahun 2007, BNPB diamanatkan untuk memegang fungsi koordinasi pada tahap kesiapsiagaan, pencegahan, dan mitigasi bencana.

"Contohnya sekarang, kami berkoordinasi dengan PASTI agar saat terjadi bencana nanti sudah tahu tugas dan perannya sehingga penanganannya lebih mudah," katanya.

Dia juga mencontohkan pada saat kejadian banjir di Sintang pada 2021 lalu yang terjadi selama satu bulan, setelah masa tanggap darurat selesai, BNPB berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk membangun tanggul dan waduk di sekitar Sungai Kapuas untuk menahan dan menampung debit air.

"Kemarin sempat terjadi banjir lagi, namun tidak sampai sebulan. Artinya sinergitas dan upaya mitigasi tersebut berhasil," katanya.

Suharyanto menjelaskan TNI dapat terlibat pada tahap prabencana salah satunya dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

"Babinsa dan Bhabinkamtibmas setiap saat dapat melakukan sosialisasi dan edukasi untuk membangun kesadaran masyarakat terkait kebencanaan di wilayahnya," kata dia.

Eks Pangdam V Brawijaya itu melanjutkan pada tahap tanggap darurat, BNPB memegang fungsi komando. Artinya, seluruh kegiatan penangan darurat bencana ada di bawah kendali dan pantauan BNPB.

"Jadi, setiap kegiatan dan tindakan penanganan darurat di lapangan mohon betul dikoordinasikan dengan BNPB, termasuk kebutuhan anggaran," katanya.