Kepala BNPT Beri Penjelasan Soal Usulan Mekanisme Kontrol Rumah Ibadah

Rycko menambahkan mereka yang terindikasi menebar gagasan kekerasan dan antimoderasi beragama, bisa dipanggil, diedukasi, diberi pemahaman, ditegur serta diperingatkan oleh aparat setempat.

Apabila terjadi perlawanan atau mengulangi hal yang sama, kata dia,, maka masyarakat dapat menindaklanjuti hal itu dengan menghubungi aparat setempat. “Kalau pemerintah yang mengontrol tak akan sanggup,” ucap dia.

Lebih lanjut, BNPT telah melakukan studi banding ke beberapa negara, seperti Singapura, Malaysia, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Maroko yang menerapkan kendali langsung oleh pemerintah terhadap tempat ibadah.

Namun, Rycko menyadari situasi di Indonesia berbeda. Oleh karena itu, dia mengusulkan mekanisme kontrol yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat setempat, melibatkan tokoh agama, adat, dan budaya sebagai alternatif yang lebih cocok untuk konteks Indonesia.

Sebelumnya, kepala BNPT RI dalam rapat bersama Komisi III DPR, Senin (4/9) lalu, mengusulkan adanya sebuah mekanisme kontrol rumah ibadah. Usulan ini disampaikan saat menanggapi pernyataan anggota Komisi III DPR Irjen (Purn) Safaruddin dalam rapat.  (antara/jpnn)