Kepala BP2MI Kecewa Atas Kebijakan Pemerintah Taiwan

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan kekecewaannya atas keputusan pemerintah Taiwan yang memperpanjang larangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) masuk ke negaranya untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

“Kami merasa kecewa atas kebijakan pemerintah Taiwan, terlebih lagi keputusan tersebut dibuat tanpa menunggu hasil investigasi dari pemerintah Indonesia,” ujar Benny di Kantor BP2MI, Jakarta, Kamis (17/12).

Seperti diketahui, pemerintah Taiwan melakukan penghentian sementara bagi penempatan PMI selama 14 hari mulai tanggal 4-17 Desember 2020, karena ditemukannya 85 PMI yang terkonfirmasi positif saat berada di Taiwan.

Untuk itu, BP2MI membentuk tim supervisi yang melibatkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan, untuk melakukan investigasi terhadap penerapan protokol kesehatan oleh PMI dan 14 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang di suspend.

"Pemerintah Indonesia sangat menyesal dengan adanya 85 kasus PMI yang positif COVID-19 di Taiwan yang diduga ditempatkan oleh 14 P3MI. Hal ini dapat mencerminkan adanya asumsi bahwa masih terdapatnya kekurangan atau tidak diimplementasikannya protokol kesehatan oleh pelaksana penempatan PMI. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia mengambil tindakan untuk melakukan supervisi pelaksanaan protokol kesehatan di Balai Latihan Kerja atau asrama milik 14 P3MI," kata Benny.

Dari investigasi tersebut, lanjut Benny dihasilkan kesimpulan bahwa terdapat 12 P3MI yang telah melakukan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan pemerintah. Sedangkan 2 P3MI lainnya masih belum melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan.

“12 P3MI telah melakukan protokol kesehatan, sedangkan 2 P3MI lainnya yaitu PT. Vita Melati Indonesia dan PT. Sentosa Karya Aditama masih direkomendasikan untuk dilakukan penghentian sementara sampai dengan kedua P3MI tersebut melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan," terang Benny.

Benny menambahkan, upaya investigasi ini dilakukan karena pemerintah Indonesia serius dalam menangani Covid-19, dan keselamatan PMI adalah hukum tertinggi.