Kepala BP2MI: Palang Merah Indonesia Usulkan Perubahan Akronim PMI

jpnn.com, JAKARTA - Penggunaan singkatan PMI yang digunakan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2PMI) untuk menerangkan Pekerja Migran Indonesia ternyata dianggap ‘’problem’’ tersendiri bagi pengurus organisasi Palang Merah Indonesia (PMI).

Hal itu ditandai dengan diusulkannya singkatan PMI yang dipakai BP2MI untuk diganti.

“’Usulan dari Palang Merah Indonesia agar akronim PMI (Pekerja Migran Indonesia) diganti. Ini usulan dari mereka. Bagi kami, BP2MI biarlah Lembaga berwenang yang menyelesaikan itu. Termasuk konferensi pers yang dilaksanakan pada Senin, 5 Juni 2023 kemarin juga diusulkan PMI,” ujar Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam Konferensi Pers, Selasa (6/6/2023).

Menurut Benny, rujukan BP2MI sejauh ini sudah jelas yakni sesuai Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Begitu juga Perpres Nomor 90 tahun 2019 sudah jelas tidak menegaskan Pekerja Migran Indonesia harus disingkat PMI.  Dan, menurut Benny, itu yang dijalankan BP2MI.

“’Akronim PMI tidak ditulis dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 maupun Perpres Nomor 90 Tahun 2019. Mengejawantahkan itu, BP2MI sejauh ini konsisten. Kalau ada pihak lain, seperti wartawan yang menggunakan singkatan atau istilah PMI dalam hal menerangkan Pekerja Migran Indonesia itu bukan kewenangan BP2MI untuk melarang mereka,” kata Benny.

Politikus Partai Hanura ini menjelaskan posisi BP2MI dalam hal implementasi perundang-undangan tetaplah tegak lurus.

BP2MI bahkan melakukan sejumlah perbaikan untuk istilah, diksi, yang cenderung mendiskreditkan para Pekerja Migran Indonesia. Tidak mau melihat Pahlawan Devisa dipersulit siapapun.

“Jika menggunakan istilah atau kata PMI, BP2MI tidak pernah menggunakan dalam kalimat tunggal. Misalnya, kami menyebut menghindari penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI dengan penambahan PMI terkendala, PMI yang diberangkatkan secara ilegal oleh para sindikat,” tutur Benny tegas.