JPNN.com 
Kepala BPBD Nonaktif Kolaka Timur Dituntut 2,2 Tahun Bui, Kuasa Hukum Siapkan Pledoi
jpnn.com, KENDARI - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) nonaktif Kabupaten Kolaka Timur Anzarullah dituntut 2,2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan masa tahanan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai Anzarullah terbukti menyuap Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya untuk memuluskan proyek pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan pembangunan dua unit jembatan di Kecamatan Ueesi dan seratus rumah di Kecamatan Uluiwoi.
Pembacaan tuntutan tersebut disampaikan JPU di Pengadilan Negeri Kendari, Selasa (25/1).
Ketua tim JPU Agus Prasetya Raharja mengatakan pertimbangan tuntutan yang diberikan kepada Anzarullah merujuk pada hal yang meringankan maupun memberatkan.
Hal yang memberatkan karena perbuata terdakwa Anzarullah tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi.
"Terdakwa tidak terbuka di dalam fakta-fakta persidangan," beber JPU Agus.
Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, dan sopan pada saat persidangan.
Menanggapi tuntutan itu, kuasa hukum terdakwa Anzarullah bersiap mengajukan pledoi atau pembelaan kepada majelis hakim.
Terbukti menyuap Bupati nonaktif Kolaka Timur, Anzarullah dituntut 2,2 tahun bui. Kuasa hukum terdakwa menyiapkan pledoi
- Dalami Uang Suap kepada Paman Birin, KPK Periksa 4 Pihak Ini
- Dukungan Bebaskan Tom Lembong Terus Mengalir, Kejagung Dianggap Ugal-ugalan
- Guru Besar Pertambangan Sebut Kerugian Lingkungan di IUP Aktif Tidak Bisa Dipidana
- Dituntut 1,5 Tahun Penjara, Ike Farida Mengaku Tak Tahu Soal Sumpah Novum
- KPK Buka Peluang Mentersangkakan Perusahaan Tambang dalam Pusaran Korupsi AGK
- Ahli dari BPK Beberkan Kerugian Negara di Kasus Antam
.jpeg)
