JPNN.com 
Kepala BPBD Nonaktif Kolaka Timur Dituntut 2,2 Tahun Bui, Kuasa Hukum Siapkan Pledoi
jpnn.com, KENDARI - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) nonaktif Kabupaten Kolaka Timur Anzarullah dituntut 2,2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan masa tahanan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai Anzarullah terbukti menyuap Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya untuk memuluskan proyek pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan pembangunan dua unit jembatan di Kecamatan Ueesi dan seratus rumah di Kecamatan Uluiwoi.
Pembacaan tuntutan tersebut disampaikan JPU di Pengadilan Negeri Kendari, Selasa (25/1).
Ketua tim JPU Agus Prasetya Raharja mengatakan pertimbangan tuntutan yang diberikan kepada Anzarullah merujuk pada hal yang meringankan maupun memberatkan.
Hal yang memberatkan karena perbuata terdakwa Anzarullah tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi.
"Terdakwa tidak terbuka di dalam fakta-fakta persidangan," beber JPU Agus.
Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, dan sopan pada saat persidangan.
Menanggapi tuntutan itu, kuasa hukum terdakwa Anzarullah bersiap mengajukan pledoi atau pembelaan kepada majelis hakim.
Terbukti menyuap Bupati nonaktif Kolaka Timur, Anzarullah dituntut 2,2 tahun bui. Kuasa hukum terdakwa menyiapkan pledoi
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- Kejagung Usut Keterlibatan Perusahaan Swasta di Kasus Korupsi Impor Gula yang Menyeret Tom Lembong
- Kejagung Telusuri Aliran Dana Korupsi Impor Gula oleh Tom Lembong
- Tom Lembong Diduga Korupsi dari 2015-2023, Padahal Hanya Menjabat Mendag Sampai 2016
- Anies Sebut Tom Lembong Sahabat dan Ingatkan Negara Bukan Berdasarkan Kekuasaan
- Kejagung Tegaskan tak Ada Politisasi dalam Penetapan Tom Lembong sebagai Tersangka
