Kepala BPHN Melantik Dua Pejabat Baru
jpnn.com, JAKARTA - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) punya dua pejabat baru. Yakni untuk posisi sekretaris BPHN dan kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN.
Jabatan sekretaris BPHN kini ditempati Audy Murfy sebagai pengganti Danan Purnomo selaku pejabat sebelumnya. “Adapun untuk kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum yang baru dijabat oleh Djoko Pujirahardjo menggantikan Audy Murfi,” ujar Kepala BPHN Enny Nurbaningsih, Senin (21/8).
Enny menjelaskan, pelantikan terhadap Audy dan Djoko dilakukan pada Selasa lalu (15/8). Sedangkan posisi Danan saat ini adalah sebagai sekretaris Direktorat Kekayaan Intelektual.
Karena itu, Enny menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Danan yang telah menjadi sekretaris di BPHN sejak 2015. ”Semoga di tempat yang baru saudara dapat tetap memberikan kontribusi untuk memajukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” ucapnya.
Lebih lanjut Enny mengatakan, setiap PNS diwajibkan untuk mengangkat sumpah di hadapan atasan pejabat yang berwenang. Hal itu sesuai dengan Pasal 66 UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara.
Pengambilan sumpah jabatan merupakan hal penting sebelum melaksanakan tugas. Pengucapan sumpah juga agar pejabat yang dilantik bisa melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab. “Oleh karena itu, pengambilan sumpah jabatan ini harus dilakukan,” ujarnya.
Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu menegaskan, sumpah jabatan yang diikrarkan pegawai pemerintahan pada hakikatnya merupakan suatu bukti kesanggupan untuk menaati aturan yang berlaku. Dia mengingatkan, pengucapan sumpah tidak hanya disaksikan sesama pegawai.
”Melainkan juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dalam bekerja diharapkan dapat bersungguh-sungguh,” tutur Enny.(adv/jpnn)
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) punya dua pejabat baru. Yakni untuk posisi sekretaris BPHN dan kepala
Redaktur & Reporter : Antoni
- Dituding Kampus Abal-Abal, UIPM Tunjukkan Bukti Terdaftar di Kemenkumham RI
- Menkumham Mengeluh Kehilangan Rp 1 Triliun per Tahun
- Pasar Inovasi dan Kreativitas DJKI Bahas Urgensi Hak Cipta
- Menkumham Dorong Peningkatan Inovasi dan Perlindungan Paten
- Menkumham Dorong Semua Unit Kemenkumham Punya Pojok Baca
- Menkumham Berikan Penghargaan untuk Pegawai Teladan di HDKD