Kepala BPIP Prof Yudian Sampaikan IAP Bisa Menjadi Dasar Penguatan Kebijakan Pemerintah
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi menyampaikan Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila (IAP) bisa menjadi dasar penguatan kebijakan pemerintah.
Prof Yudian Wahyudi menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara utama dalam rapat ekspose yang membahas laporan pengukuran IAP 2021, Senin (26/6).
Dalam paparannya, Prof Yudian menjelaskan ideologi Pancasila sebagai falsafah harus menjadi nilai dasar yang dipedomani dalam menjalani kehidupan dan harus tercermin dalam laku tindakan nyata baik secara individu, masyarakat, maupun negara.
“Namun, kita sadari untuk membumikan Pancasila dalam tindakan itu masih menjadi tantangan yang harus terus dihadapi. Bagaimana mewujudkan teori dan praktek, atau dalam bahasa agama adalah menurunkan dari wahyu ke amal,” papar Prof Wahyudi.
Profesor Lulusan Harvard itu juga mengatakan dalam penyusunan IAP perlu berpijak pada pandangan yang jelas.
Tujuannya agar indeks ini dapat menjadi suatu tolak ukur yang mampu menggambarkan aktualisasi Pancasila yang ruang lingkupnya mencakup 3 sektor, yakni rumah tangga atau masyarakat, lembaga negara, dan regulasi atau kebijakan.
“BPIP dengan dibantu BPS dan didukung Bappenas telah menyelesaikan penghitungan IAP tahun 2021 dan target pada September tahun ini kita sudah memiliki penghitungan IAP tahun 2022," ungkapnya.
Kepala BPIP berharap hal ini bukan sekadar dokumen semata, tetapi bahan bagi semua pihak agar menjadi acuan bagi penguatan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila oleh seluruh stakeholder penyelenggara negara yang berjalan secara terukur dan efektif.
IAP dapat menjadi tolak ukur yang mampu menggambarkan aktualisasi pada lingkup rumah tangga atau masyarakat, lembaga negara, dan regulasi atau kebijakan
- Kumpul Bareng Komunitas Tionghoa di PIK, Ridwan Kamil Gaungkan Toleransi
- Bappenas Membeberkan Mengenai Pentingnya Pelestarian Lingkungan Perdesaan
- Bappenas Tekankan Pentingnya Tata Kelola Perdesaan yang Adaptif
- Tanoto Foundation & Bappenas Berkolaborasi Meningkatkan Kompetensi Pegawai Pemda
- Penerapan MRPN Diyakini jadi Solusi Permasalahan Pembangunan Lintas Sektor
- Angka Pengangguran Capai 7,2 Juta, Paling Banyak SMK