Kepala BPJN Sebut Ada Aliran Uang ke Petinggi Kemenpupera

jpnn.com - JAKARTA - Kubu Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Mustari menyebut ada dugaan aliran dana ke petinggi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pengacara Amran, Hendra Karianga mengatakan, proyek jalan di Maluku dan Malut merupakan perencanaan dari atas dalam hal ini Kemenpupera dan Komisi V DPR. Amran sebagai kepala BPJN, hanya level bawah.

“Jadi begini, ada itu dana mengalir ke mereka. Ini kan namanya perencanaan dari atas, pasti itu mereka dapat. Mereka yang meminta,” kata Hendra usai mendampingi Amran menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Selasa (23/8).

Dia mengatakan, atasan Amran di Kemenpupera banyak. Hendra menyebutkan ada Direktur Jenderal Bina Marga Kemenpupera, Sekretaris Jenderal Kemenpupera dan direktur lainnya. “Kalau menteri tidak,” ujar Hendra.

Dia membenarkan kliennya pernah mengikuti pertemuan di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan. Menurut dia, kliennya tidak kuasa menolak karena yang mengundang adalah anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti. Namun, ia membantah ada pembicaraan penetapan fee saat pertemuan tersebut. 

“Ini proyeknya dana dari atas, dana aspirasi kan tingkat atas perencanaan programnya antara Komisi V DPR dan kementerian. Jadi, tidak ada di kepala balai,” katanya. 

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/8), Amran yang bersaksi untuk Damayanti mengaku sempat memberikan USD 60 ribu atau sekitar Rp 790 juta kepada Dirjen Bina Marga Kemenpupera Hediyanto Husaini. "Benar, uang itu saya serahkan langsung," kata Amran.

Amran mengatakan, uang yang diberikan itu merupakan pinjaman dari pengusaha di Maluku. Antara lain dari pengusaha Abdul Khoir dan So Kok Seng alias Aseng. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Amran saat diperiksa penyidik KPK.