Kepala BSKDN: Hasil Pengukuran ITKPD Harus Berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) Yusharto Huntoyungo berharap hasil pengukuran Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan perkapita hingga angka kemiskinan yang terus menurun.

Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) menjadi suatu indeks komposit yang secara inklusif mengukur proses penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka mencapai efektivitas tujuan pembangunan daerah yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Indeks ini telah dikembangkan sejak bulan Oktober 2021.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan, penggunaan data penyusun ITKPD yang terdiri dari beragam indeks dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait harus dipastikan kualitas dan kevalidannya.

"Berarti kualitas indeks yang akan kita dapatkan dari masing-masing pemangku atau produsen data ini (K/L terkait) barangkali yang perlu kita komunikasikan terus untuk bisa meningkat dari waktu ke waktu," ungkap Yusharto saat memimpin Rapat Perkembangan Penyusunan ITKPD yang berlangsung di Ruang Video Conference BSKDN pada Selasa (2/5).

Terkait pengukuran ITKPD, Yusharto meminta agar pihaknya yang bekerja sama dengan Kemitraan Partnership dan United States Agency for International Development (USAID) dengan program kerja mengenai Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat (ERAT) untuk terus memperhatikan perihal pengukuran, agar jangan sampai salah mengukur yang bukan menjadi urusan daerah.

"Kalau dia masuk (menjadi urusan daerah) ada justifikasinya seperti Kemendagri bersama-sama dengan Kementerian Agama menandatangani adanya Forum Komunikasi Umat Beragama," tambahnya.