Kepala BSKDN Kemendagri: Inovasi Tidak Harus Menciptakan Kebijakan Baru

Kepala BSKDN Kemendagri: Inovasi Tidak Harus Menciptakan Kebijakan Baru
Kepala BSKDN Kemendagri Eko Prasetyanto saat memberi arahan dalam acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Inovasi Daerah dan Kajian Roadmap Inovasi Kabupaten Fakfak, Papua Barat, pada Senin, (29/8). Foto: BSKDN Kemendagri

jpnn.com - FAKFAK - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri terus mendorong daerah meningkatkan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Kepala BSKDN Kemendagri Eko Prasetyanto mengatakan, daerah tidak melulu harus menciptakan suatu kebijakan yang baru untuk menghasilkan sebuah inovasi.

Sebuah inovasi, kata Eko, bisa dihasilkan dengan melakukan replikasi inovasi yang dimiliki daerah lain, dengan menerapkan sistem amati, tiru, dan modifikasi.

“Daerah mana yang sudah melakukan (inovasi), mari kita (pemerintah daerah, red) replikasi, kita contoh, kita tiru, dan bagaimana itu menjadi roadmap kita, yang penting adalah progress (meningkatkan inovasi),” pesan Eko saat memberi arahan dalam acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Inovasi Daerah dan Kajian Roadmap Inovasi Kabupaten Fakfak, Papua Barat, pada Senin, (29/8).

Pesan khusus untuk Pemkab Fakfak, Eko berharap agar mampu meningkatkan inovasi daerah.

Ditekankan bahwa upaya meningkatkan inovasi memerlukan sinergi dengan berbagai pihak, baik akademisi, swasta, media, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

"Kita (pemda) perlu bersinergi untuk membangun Kabupaten Fakfak menjadi kabupaten yang lebih baik dan lebih maju," kata Eko.

Eko mengatakan, sinergi itu dibutuhkan karena pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak dapat mengandalkan kemampuan sendiri.

Kepala BSKDN Kemendagri Eko Prasetyanto mengatakan, sebuah inovasi tidak melulu harus menciptakan suatu kebijakan yang baru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News