Kepala BSKDN Meminta Pemkab Buru Optimalkan Kelola Potensi Daerah Berbasis Inovasi

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta Pemerintah Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah berbasis inovasi.
Menurut Yusharto Huntoyungo upaya tersebut lebih cepat membangun ekosistem inovasi sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"Inovasi sebenarnya ini merupakan jalan pintas untuk kita bisa mendayagunakan berbagai potensi yang ada untuk bisa dirasakan sebagai kemakmuran bagi masyarakat selaku penerima manfaat dari kegiatan pembangunan yang kita laksanakan," ungkap Kepala BSKDN Yusharto saat menerima kunjungan Pemkab Buru di Ruang Video Conference BSKDN pada Senin (5/2).
Yusharto mengatakan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kesehatan, pendidikan dan pendapatan.
Tidak hanya itu, kesejahteraan masyarakat di daerah juga dilihat dari angka pengangguran yang rendah dan rasio gini yang menurun.
Yusharto mengimbau Pemkab Buru memanfaatkan segala potensi yang dimiliki baik di laut maupun daratan untuk dikembangkan dengan inovasi.
"Mari kita coba untuk lebih memperbaiki kualitas ke eksternal kita (menciptakan inovasi yang lebih beragam) untuk menjadikan masyarakat bisa merasakan kehadiran pemerintah melalui berbagai upaya yang sudah dilakukan," kata Yusharto.
Dalam mengembangkan potensi berbasis inovasi tersebut, Yusharto mengatakan Pemkab Buru perlu melibatkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar ekosistem inovasi di Kabupaten Buru semakin baik.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan pengelolaan potensi daerah berbasis inovasi lebih cepat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- Kemendagri Tegaskan Komitmen Dukung Kelancaran PSU Pilkada 2024 di 6 Daerah Ini
- Pemerintah Siapkan Retret Gelombang Kedua untuk Kepala Daerah
- Pesan Penting Kepala BKN untuk Para CPNS, Filosofi Tata Surya
- Kepala Daerah Tak Dilantik Bersamaan, Revisi UU Pemda & Pilkada Dimungkinkan
- Rakor dengan Kementerian PU, Wamendagri Kawal Percepatan Pembangunan 4 DOB Papua
- Wamendagri Ribka Tegaskan Akan Kawal Percepatan Pembangunan DOB Papua