Kepala BSKDN Minta Pemprov Bali Kembangkan Inovasi Frugal, Murah & Berkualitas
jpnn.com - DENPASAR – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan bahwa inovasi tidak berarti harus selalu berkaitan dengan sesuatu yang mewah dan mahal.
Karena itu, Yusharto Huntoyungo meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk mengembangkan inovasi frugal.
Inovasi tersebut terkenal dengan produk yang murah dan terjangkau masyarakat bawah. Namun, berkualitas.
"Inovasi tidak berarti harus selalu berkaitan dengan sesuatu yang mewah dan mahal, justru bagaimana caranya inovasi itu dapat dijangkau oleh masyarakat luas dan terasa manfaatnya," ujar Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat melakukan kunjungan kerja ke Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali pada Senin, 20 Februari 2023.
Dalam arahannya, Yusharto mengatakan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cenderung cepat menuntut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di setiap wilayah untuk memiliki semangat mengembangkan inovasi frugal.
Inovasi ini memerlukan keahlian dalam bidang desain teknologi, aplikasi teknologi, manajemen, hingga pemasaran.
Namun, lanjut Yusharto, inovasi tidak berarti harus selalu berkaitan dengan sesuatu yang mewah dan mahal.
Yusharto menyebutkan berdasarkan pelaporan inovasi daerah tahun 2022, Provinsi Bali mengalami sejumlah peningkatan pada aspek ranking indeks, jumlah inovasi yang dilaporkan, dan peningkatan kualitas inovasinya.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo meminta Pemprov Bali untuk mengembangkan inovasi frugal.
- Mendagri Tito Dukung Penuh Perayaan Natal Nasional 2024 di GBK
- Mendagri Tito Dukung Sukseskan Perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena
- Kepala BPSDM Kemendagri Tekankan Pentingnya Skill Kepemimpinan Saat Menutup Diklat PKA-PKP
- Sinergi Tanpa Sekat Jadi Kunci Kemajuan Wilayah Metropolitan
- Dompet Dhuafa Sabet Predikat EXCELLENT pada Indonesia Customer Experience & Digital Customer Engagement 2024
- Selamat, Pemprov Jateng Raih 3 Penghargaan Pengelolaan Keuangan Daerah