Kepala BSKDN Tekankan Penerapan Puja Indah Harus Diprioritaskan di Daerah Tertinggal

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menekankan penerapan aplikasi Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) di daerah tertinggal harus jadi prioritas.
Puja Indah merupakan layanan pemerintahan berbagi pakai berbasis data input yang dikembangkan untuk mempercepat layanan pemerintahan melalui layanan elektronik dalam satu platform.
Melalui aplikasi ini, pemerintah daerah (Pemda) dapat lebih cepat menggandakan inovasi.
"(Pada beberapa kasus) enggak ada inovasi yang mereka (daerah tertinggal) bisa laporkan gitu, ya udah Puja Indah dulu. Output pertama dari penerapan Puja Indah, harus bisa dilihat di IID (Indeks Inovasi Daerah), biar ada motivasi bagi daerah tersebut untuk terus berinovasi," kata Yusharto saat memimpin Rapat Persiapan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Aplikasi Puja Indah melalui video conference, Senin (6/11/2023).
Dalam arahannya, Yusharto mengatakan penerapan aplikasi Puja Indah harus sesuai dengan filosofi awal yang melatarbelakangi lahirnya aplikasi tersebut, yakni membantu daerah meningkatkan inovasi.
Sementara itu, daerah yang masih banyak mengalami kendala dalam meningkatkan inovasinya kebanyakan merupakan daerah tertinggal.
"Khusus Puja Indah ini didedikasikan untuk daerah-daerah yang terbelakang agar mereka bisa menginisiasi (inovasi)," jelasnya.
Yusharto menyampaikan, Bimtek Puja Indah diikuti oleh 54 daerah dengan total peserta 70 tersebut bisa membuat daerah menginformasikan dengan baik berbagai upaya peningkatan inovasi di wilayahnya masing-masing.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan penerapan aplikasi Puja Indah di daerah tertinggal harus jadi prioritas, simak penjelasannya
- Kemendagri dan Pemerintah Denmark Siap Kerja Sama untuk Memperkuat Pemadam Kebakaran
- Peringati Hari Kartini, Wamendagri Ribka: Perempuan Harus Bangkit dan Bertransformasi
- Gandeng Kemendagri, Asbanda Luncurkan SP2D Oline
- Pengurus DWP Unit Kerja Lingkup Kemendagri Masa Bakti 2024–2029 Resmi Dikukuhkan
- Pentingnya Koordinasi Lintas Wilayah untuk Atasi Krisis Udara di Jabodetabekpunjur
- BSKDN Kemendagri Dorong Penguatan Perlindungan Pekerja di Daerah