Kepala Daerah Bisa Hambat Langkah SBY
Mayoritas Kader Golkar dan PDIP
Jumat, 24 April 2009 – 17:32 WIB
JAKARTA – Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah ditetapkan sebagai capres oleh partai Demokrat diingatkan untuk tidak meremehkan koalisi bentukan Golkar dan PDIP. Sebab, kedua partai ini punya cukup banyak kader yang duduk di kursi kepala daerah. Meski demikian Yudi masih menyangsikan koalisi antara Golkar dengan PDIP bakal terwujud. sebab, sejauh ini belum terlihat siapa yang bersedia mengalah untuk menduduki kursi cawapres karena Mega dan JK sama-sama menjadi capres dari partai masing-masing. Lebih lanjut Yudi mengatakan,
Pengamat politik dari Reform Institute Yudi Latif mengatakan, jika mesin Golkar dan PDIP di birokrasi digerakkan maka hal itu jelas akan menyusahkan SBY untuk bisa menang mudah. “Golkar dan PDIP menguasai lebih dari 75 persen pimpinan daerah mulai bupati, walikota maupun Gubernur. Bila ini bergerak maksimal sebagai instrumen partai, bukan tidak mungkin bisa mengalahkan SBY,” ujar Yudi, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (24/4).
Baca Juga:
Menurutnya, pertarungan antara SBY melawan koalisi Golkar dan PDIP pada Pilpres nanti adalah perlawanan antara blok politik yang mengandalkan instrument partai dari pusat hingga daerah melawan kekuatan yang murni mengandalkan figur dan popularitas SBY. “Jadi kalau mereka benar-benar kerja keras ini akan luar biasa,” tambahnya lagi.
Baca Juga:
koalisi antara Golkar dan PDIP bisa terjadi bila mereka ada yang mau mengalah. “Saya kira mundur satu langkah untuk memenangkan pertarungan tak masalah,” tegasnya.
JAKARTA – Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah ditetapkan sebagai capres oleh partai Demokrat diingatkan untuk tidak meremehkan koalisi bentukan
BERITA TERKAIT
- Seluruh Honorer Database BKN Akan Dicarikan Formasi PPPK 2024
- Sebut Kasus Hasto Politis, Todung Ungkit Ucapan Effendi Setelah Bertemu Jokowi
- Langkah Kejagung Menetapkan 5 Tersangka Korporasi Tanpa PT Timah Dinilai Mencurigakan
- KPK Panggil Petinggi BPR Bank Jepara Artha Terkait Kasus Kredit Fiktif Rp220 Miliar
- KPK Periksa Anggota DPR RI Maria Lestari
- Kerja Kapolda Metro dapat Sorotan Buntut Kasus DWP