Kepala Daerah Curhat, SBY Pun Bersumpah

“Sekarang ini ada istilah dalam pemberantasan korupsi itu, nobat. Maksudnya, nongol, babat. Tidak ada upaya melakukan pencegahan. Jadi, sistem kita ini yang salah,” sesal Sjachroedin seraya menambahkan bahwa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah seharusnya punya diskresi dalam mengambil sebuah kebijakan. Apalagi tidak jarang, kepala daerah tersangkut kasus korupsi juga karena aturan yang sering berubah-ubah di negeri ini.

Pernyataan yang cukup lantang juga disampaikan Ketua Umum Apkasi yang juga Bupati Kutai Timur Isran Noor. Ia malah menyebut, saat ini penegak hukum seringkali seolah mencari-cari kesalahan pemerintah. Begitulah fakta yang terjadi di daerah-daerah. Kadang hanya karena surat kaleng atau sms gelap, seorang pejabat harus bolak-balik diperiksa aparat hukum. Lalu kalau sudah seperti itu, kapan pemerintah harus bekerja untuk pembangunan?

“Kesalahan dicari-cari. Sampai ke masalah Nabi Adam makan buah khuldi pun dipermasalahkan,” katanya memberi ibarat saking terkesannya upaya pemaksaan dalam pemberantasan korupsi.

Isran yang tampil mewakili para bupati seluruh Indonesia memastikan, bila aroma pemberantasan korupsi di Indonesia masih seperti saat ini, maka jangan heran kalau kinerja pemerintah di daerah sangat terganggu. Akibatnya, program pembangunan yang dicanangkan tidak berhasil dengan baik. “Jangan heran kalau banyak daerah yang tidak berani menggunakan anggaran karena mencari PPK (dulu Pimpro, red) saja sangat sulit. Makanya banyak APBN yang disalurkan ke daerah, tidak dapat dilaksanakan,” tegasnya lantang.