Kepala Daerah dari PDIP Tandatangani Surat Pernyataan, Ternyata Ini Isinya
jpnn.com, JAKARTA - Seluruh kepala/wakil kepala daerah yang diusung PDIP menandatangan surat pernyataan para saat Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala/Wakil Kepala Daerah di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (16/6).
Penandatangan itu disaksikan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri yang didampingi Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga.
Dalam surat tersebut para kepala/wakil kepala daerah PDIP berkomitmen untuk berperan pro-aktif untuk mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
Tak hanya itu, para kepala PDIP ini menyatakan tidak membuat janji atau menerima janji apa pun secara Iangsung atau tidak Iangsung dari pihak mana pun sehubungan dengan kewenangan dan jabatan yang dimiliki.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan surat pernyataan itu merupakan peringatan kepada kadernya.
"Hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan aspeknya sangat komplek, sehingga kami mengingatkan untuk pada kepala daerah pada misi utamanya dan di dalam pelaksanaan dasa prasteya partai," kata Hasto kepada wartawan.
Dia juga menyebutkan menjadi pemimpin harus bisa menyelesaikan masalah rakyat.
Tak hanya itu, Hasto juga menyebutkan PDIP akan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang kedapatan melanggar surat pernyataan tersebut.
Seluruh kepala/wakil kepala daerah yang diusung PDIP menandatangan surat pernyataan, siap menerima sanksi berat
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi
- 7 Hari Jelang Pencoblosan Pilkada, Hasto: Banyak Kandidat dari PDIP Berasal dari Rakyat
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas