Kepala Daerah Diminta Mengalihkan Anggaran Perjalanan Dinas ke Penanganan Corona
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah mengubah mata anggaran perjalanan dinas menjadi belanja penanganan virus Corona.
Selain itu, mata anggaran yang sifatnya tidak menyentuh langsung ke masyarakat sebaiknya direvisi kembali.
"Saat ini, sedang dilakukan sosial atau physical distancing. Maka belanja perjalanan dinas dialihkan menjadi belanja penanganan. Termasuk juga belanja-belanja meeting atau belanja belanja lainnya yang dikira belum saatnya perlu dilakukan," kata Direktur Managemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri Safrizal ZA di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).
Dia menilai pemerintah daerah harus mengambil langkah pencegahan dan mitigasi virus Corona. Bukan hanya belanja perjalanan dinas, program-program lainnya yang dirasa tidak penting juga baiknya direalokasi.
"Sudah diberi Permendagri 20 tahun 2020 bisa dipedomani, ya. Di mana ada delapam jenis belanja bagi tanggap darurat yang dapat dilakukan. Seperti belanja sandang, belanja pangan, belanja papan, belanja air bersih, belanja obat-obatan, belanja penanganan darurat, belanja kebutuhan layanan dasar. Jadi semua belanja ini dapat segera dimanfaatkan dengan cepat," kata dia.
Dia menerangkan, pemerintah daerah bisa menambah kapasitas rumah sakit, ruang isolasi termasuk pengadaan disinfektan, alat pelindung diri (APD) sampai sosialisasi.
Pemerintah daerah bisa memberikan edukasi dari level provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa sampai ke RT RW.
"Konsentrasi intensitas kegiatan sosial distancing ini perlu diperkuat, ya. Perlu dilakukan dengan cara yang sangat disiplin, untuk segera menekan pertumbuhan statistik penambahan pasien, maka orang yang atau masyarakat yang melakukan work from home, school from home and stay at home, ini perlu di-support dengan kebutuhan dasar," kata Safrizal. (tan/jpnn)
ASN untuk saat ini tidak melakukan perjalanan dinas sehingga anggarannya bisa dialihkan menjadi belanja penanganan wabah virus corona.
Redaktur & Reporter : Natalia
- Kementerian LH/BPLH Layangkan Surat Peringatan kepada 306 Kepala Daerah Terkait TPA Sampah, Ini Penyebabnya
- Usut Kasus Korupsi di Kemenkes, KPK Periksa Dirut PT Bumi Asia Raya
- Budi Gunawan Soroti Peran Stabilitas Polkam Daerah dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi
- Prabowo Bakal Kumpulkan Pejabat Daerah, Ini yang Dibahas
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- Jangan Intervensi ASN untuk Dukung Paslon Kepala Daerah Tertentu