Kepala Daerah Dinilai Ganjal Reformasi Birokrasi

JAKARTA--Pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah terancam gagal. Pasalnya, komitmen politik kepala daerah masih rendah.

"Reformasi birokrasi harus didukung political commitment, kejelasan agenda reformasi birokrasi, dan mesin reformasi secara nasional maupun di masing-masing kementerian/lembaga dan Pemda," kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN&RB) Eko Prasojo dalam keterangan poersnya, Kamis (30/8).

Dari ketiga hal itu, lanjutnya, komitmen politik dan sumber daya manusia sebagai mesin penggerak reformasi birokrasi masih mengkhawatirkan. Terutama pada level kementerian dan pemda.

"Dari pengalaman yang ada, reformasi birokrasi di daerah sangat ditentukan oleh komitmen dari kepala daerah. Jadi kalau kadanya tidak reformis sudah pasti reformasi birokrasinya mandek," ucapnya.